Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights

Ekosistem Pers Terlindungi

Kamis, 22 Februari 2024 07:10 WIB
Meutya Hafid. (Foto: Dok. DPR RI)
Meutya Hafid. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyambut baik langkah Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Hadirnya Perpres ini akan menopang terbentuknya pers yang berkelanjutan.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengapresiasi Presiden Jokowi atas kepeduliannya dalam membangun pers. Hadirnya Perpres ini juga membuktikan bahwa Pemerintah selalu men­dukung kerja-kerja pers untuk bangsa.

“Setelah sekian lama kita akhirnya memiliki suatu aturan yang diharapkan dapat melindungi ekosistem pers yang se­hat,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/2).

Baca juga : Mandiri Patok Hadirkan Ratusan Investor Dunia

Politisi Golkar ini bilang, Perpres ini akan melindungi ekosistem media, menghadirkan persaingan yang berkeadilan an­tara platform digital dan media.

“Termasuk mendorong kerja sama kedua pihak untuk mendu­kung jurnalisme yang berkelan­jutan,” ujarnya.

Meutya memastikan, Perpres ini telah melalui berbagai kajian dan diskusi dengan tokoh pers dan insan media. Setidaknya, butuh 3 tahun bagi Pemerintah untuk melakukan pembahasan, mendengarkan masukan dari stakeholdes. Hingga akhirnya, Perpres ini diteken Presien Jokowi bersamaan dengan Perayaan Hari Pers Nasional.

Baca juga : RI Jadi Negara Pertama Kandidat Anggota OECD

“Pembahasan Perpres ini cu­kup lama lebih dari 3 tahun. Perpres ini diawali dari aspirasi insan pers, kemudian Pemerintah menampung berbagai pendapat seluruh stakeholder terkait termasuk media massa dan plat­form digital,” ungkapnya.

Meutya mengakui, cukup lamanya Perpres tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendu­kung Jurnalisme Berkualitas ini diselesaikan lantaran memang pembahasannya sangat alot.

“Hingga tahun 2023 bertepa­tan dengan Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara, Presiden Jokowi meminta pemba­hasan Perpres ini dipercepat, sehingga kemajuan dan keber­lanjutan industri media nasional dapat segera terlaksana,” sebutnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.