Aparat Diminta Bertindak Tegas

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyesalkan terus meningkatnya kekerasan di kawasan Papua. Tindakan lebih tegas oleh TNI-Polri diperlukan dalam menghadapi aksi-aksi separatis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

ANGGOTA Komisi I DPR Syarief Hasan mengatakan, mengatasi aksi bersenjata OPM di Papua kian mendesak.

“Berbagai tragedi yang terjadi harus menjadi dasar melakukan redefinisi ketahanan nasional. Utamanya menyikapi apa dan bagaimana menempatkan ke­lompok separatis bersenjata di Papua,” tegasnya, Rabu (17/4/2024).

Dia pun menilai, redefinisi kelompok kriminal bersenjata di Papua menjadi OPM adalah langkah tepat. Pasalnya, perkara di Papua tidak saja berdimensi keamanan belaka. Namun ancaman langsung terhadap keutuhan nasional. Dibutuhkan kebijakan dan langkah taktis yang tegas dan lebih keras dalam memitigasi risiko yang telah dan akan muncul.

“Sinergi, bahkan substitusi penegakan kedaulatan bukan saja opsi, melainkan kebutuhan yang nyata,” tegas anggota Fraksi Demokrat ini.

Baca juga : Program Mudik Gratis Minimalisir Kepadatan

Dia juga menyoroti aksi penembakan oleh OPM yang menewaskan Komandan Kora­mil (Danramil) 1703-04/Ara­dide, Kabupaten Paniai, Letda Inf Oktovianus Sogalrey, pada Kamis (11/4). Kasus penem­bakan berujung tewasnya aparat ini merupakan insiden yang kesekian kalinya yang tidak saja menimbulkan korban jiwa. Na­mun juga melecehkan integritas kedaulatan negara.

“Perisitiwa ini patut menjadi titik tolak pendekatan baru ter­hadap diplomasi Papua,” sam­bungnya.

Bagi Wakil Ketua MPR ini, aksi OPM jika semakin didiam­kan, maka ancaman kedaulatan negara semakin dipertaruhkan. Sementara, situasi geopolitik regional semakin dinamis.

Anggota Komisi Bidang Per­tahanan DPR ini menuturkan, pendekatan Papua selama ini sudah mengedepankan berbagai pendekatan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pendekatan tersebut baik lunak, melalui dialog dan intelijen dan bahkan juga pendekatan keras.

Untuk itu, dia menilai, perlu pendekatan lebih tegas lagi dengan mengacu Pasal 7 ayat 2 (1) dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menegaskan peran TNI dalam membasmi gerakan separatis bersenjata.

Baca juga : Pemerintah Lindungi Industri Dalam Negeri

“Dengan eskalasi ancaman yang kian nyata dan tinggi, masa depan ketahanan nasional tentu dipertaruhkan,” ujarnya.

Dengan mengubah nama Ke­lompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi OPM, tambahnya, maka tugas TNI paling depan membasmi OPM, bukan hanya membantu Polri. Tentu ini akan menjadi tantangan bagi Pemerintahan mendatang untuk melihat persoalan Papua ini lebih holistik dan berani. Sebab, jika semakin dibiarkan, ulah kelom­pok separatis Papua ini justru semakin menjadi-jadi.

“Saya berkali-kali mendesak Pemerintah tegas, berani, dan lebih keras dalam menyikapi dinamika di Papua. Jangan menunggu korban yang lebih banyak dan semakin meng­ganggu stabilitas kedaulatan NKRI,” tambahnya.

Hal senada dilontarkan politisi senior Partai Golkar Aburizal Bakrie. Menurutnya, TNI dan Polri perlu mengambil tindakan tegas terhadap kelompok OPM yang selama ini kerap melaku­kan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan Papua.

“Berbagai peritiswa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa di­tolerir lagi. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat,” katanya.

Baca juga : Volume Sampah DKI Turun

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar ini pun mendukung se­tiap langkah yang diambil TNI dan Polri dalam mengambil tindakan tegas kepada kelom­pok bersenjata yang tergabung dalam OPM ini. Sebab, aksi OPM banyak melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat maupun aparat keamanan.

“Dewan Pembina Partai Golkar mendukung langkah-langkah tegas yang diambil Panglima TNI Jendera Agus Subiyanto, termasuk mengubah nama kelompok dari KKB ke OPM,” tegasnya.

Aburizal Bakrie mengatakan, OPM merupakan gerakan separatis yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan NKRI. "Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan HAM,” katanya.

Selain bertindak tegas, aparat TNI-Polri diminta tak meninggalkan pendekatan ke­sejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tegas akan membawa situasi kamtibmas di Papua semakin kondusif.

“Situasi yang kondusif menjadikan masyarakat tenang dalam beraktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.