Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Parlemen menyambut positif keputusan pemerintah bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti mengatakan, bersyukur bahwa negara Indonesia membutuhkan kurang lebih 7 bulan untuk diterima dalam aksesi keanggotaan OECD. Sedangkan, negara lainnya membutuhkan waktu bertahun-tahun.
"Ini merupakan juga momen yang bersejarah bagi kami sebagai negara Asia ke-3 untuk bergabung setelah Jepang dan Korea Selatan," kata Roro, kepada RM.id, Selasa (4/6/2024).
Ia menjelaskan, Negara Indonesia saat ini berada di fase yang cukup menguntungkan, terkhusus dengan bonus demografinya di mana kurang lebih 70 persen dari total penduduknya berada di kalangan produktif (16-65 tahun).
Baca juga : JeLiTa Academy Bantu Perempuan Indonesia Gali Potensi Diri
Diharapkan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hingga mencapai era Indonesia Emas 2045.
Selebihnya, ada beberapa reformasi aturan yang akan di lakukan oleh pemerintah untuk menyesuaikan dengan standarisasi kebijakan negara anggota OECD.
"Karenanya akan ada penyesuaian regulasi pada kurang lebih 250 standar OECD, dengan 26 subsektor seperti ekonomi digital, teknologi, ekonomi dan sebagainya," ujar politisi Partai Golkar ini.
Roro menjelaskan, keikutsertaan negara Indonesia dalam OECD akan membawa dampak positif kedepannya.
Baca juga : Jojo Siap Tempur Di Indonesia Open 2024
Beberapa hal menguntungkan yang akan Indonesia terima antara lain, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, sehingga mampu keluar dari middle income trap.
Keuntungan lain yaitu, akses ke pengetahuan dan pengalaman dari negara anggota lainnya, terjadinya penyempurnaan kebijakan/regulasi yang lebih baik, reformasi struktural berkelanjutan, meningkatkan investasi dan perdagangan.
Ia juga mengungkapkan, keanggotaan negara Indonesia ke dalam OECD dapat meningkatkan investasi sebesar 0,37 persen dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1 persen.
Hal tersebut juga perlu beriringan dengan faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan domestik.
Baca juga : Pemilu Usai, Ganjarist Kini Jadi Gerakan Jaringan Indonesia Bersatu
Maka perlu komitmen yang kuat dari setiap pemangku kepentingan hingga penerapan kebijakan yang tepat.
"Dengan beberapa keuntungan itu, saya rasa ini memungkinkan bagi Indonesia. Hanya perlu di sadari bahwa ini semua juga membutuhkan kerja sama lintas sektor," jelasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
