Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran

 Sebelumnya 
Ia merinci, sebanyak 55,3 persen atau Rp 5,19 triliun dari usulan rencana kerja 2025 sebesar Rp 9,39 triliun dialokasikan untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam. Antara lain, untuk penyelesaian pipa Cisem tahap II Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur dan Dusem, BPBL, PLTS Penunjang, PLTS, PLTMH, dan PLTM, Mitigasi Bencana Geologi dan Pos Pengamat Gunung Api.

Pagu indikatif 2025 ini masih belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas untuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga 100 ribu SR, konkit petani 10 ribu paket dan konkit nelayan 15 ribu paket yang telah dibahas dalam trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

“Kami mohon dukungan dari Komisi VII dituangkan dalam risalah rapat hari ini dengan usulan tambahan anggaran bersumber dana rupiah murni sebesar Rp 1,2 triliun. Ini belum termasuk PJUTS dan juga belum masuk listrik desa,” pintanya.

Masih di Senayan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melakukan hal yang sama. Dia mengaku, kementeriannya hanya mendapat Rp 24 triliun oleh Kemenkeu dan Bappenas. Kata dia, dana tersebut masih kurang.

Baca juga : Amerika Siap Berinvestasi Untuk Green Data Center

BKS--sapaan akrabnya--mengaku telah bersurat kepada Menkeu dan Kepala Bappenas untuk menambah anggaran. Alasannya, untuk mengoptimalkan berbagai program.

“Komposisi belanja pegawai, barang, dan modal cenderung menurun. Terutama apabila belanja modal itu turun maka produktivitas dari program-program yang ada itu akan terganggu,” ungkap BKS saat rapat dengan Komisi V DPR.

Berdasarkan sumber dana, sebanyak 50 persen atau Rp 12,46 triliun pagu indikatif Kemenhub pada 2025 berasal dari rupiah murni. Sisanya, adalah PNBP Rp 4,36 triliun, BLU Rp 1,97 triliun, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 4,04 triliun, serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 1,91 triliun.

BKS menghitung, terjadi penurunan SBSN yang sangat drastis pada tahun 2025. Sementara secara keseluruhan, total pagu indikatif Kemenhub turun 35 persen dari anggaran 2024 yakni dari Rp 42,59 triliun (2023) menjadi Rp 24 triliun.

Baca juga : Jokowi: Syaratnya Ketat

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga meminta tambahan anggaran Rp 17,5 triliun saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (4/6/2024). Jumlah tersebut akan digunakan untuk menjalankan sejumlah hal. Di antaranya, penambahan alokasi untuk 1.250.000 keluarga yang mendapatkan bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah dalam upaya menurunkan angka stunting, peningkatan layanan haji dalam negeri, dan peningkatan kualitas kerukunan umat beragama.

Menurutnya, tambahan anggaran dibutuhkan untuk bantuan sarana dan prasarana satuan pendidikan umum di lingkungan Kemenag, pemberian beasiswa bagi mahasiswa, dan penyediaan sarana serta prasarana pendidikan di lingkungan Kemenag di kawasan IKN.

Hal senada juga disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyebut, kementeriannya butuh penambahan anggaran untuk mewujudkan target sertifikasi 120 juta lahan tahun ini melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Selalu tantangannya adalah kemampuan keuangan. Nah kita sudah bermohon dan secara resmi saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, kami membutuhkan dukungan tambahan anggaran,” kata AHY di Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2024).

Baca juga : Kemenkopolhukam Usul Pidana Bersyarat Saja

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis, 6 Juni 2024 dengan judul Rapat Maraton Di DPR, Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.