Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengajukan dukungan tambahan anggaran ke DPR untuk 2025. Hal ini lantaran pagu indikatif Kemendikbudristek hanya sebesar Rp 83 triliun, turun tajam dari alokasi 2024 sebesar Rp 101 triliun.
Anggota Komisi X DPR Anita Jacoba Gah menilai, terjadinya penurunan anggaran yang sangat signifikan hendaknya menjadi bahan bagi Kemendikbud untuk introspeksi diri. Sebab faktanya, masih banyak persoalan terhadap realisasi anggaran dan penyerapan anggaran untuk sektor pendidikan.
Masalah tersebut, yakni, transfer ke daerah yang bersumber dari APBN. Kedua, banyak guru honorer yang sudah lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun belum menerima gaji dan tunjangan karena tak kunjung menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.
Baca juga : DPRD: Jangan Terapkan Hukum Denda Dulu Deh
“Provinsi Nusa Tenggara Timur belum terima SK. Guru-guru daerah terpencil juga masih banyak yang tidak terima tunjangan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Masalah ketiga, sambungnya, banyak bangunan sekolah yang masih terbengkalai padahal penganggarannya sudah dilakukan sejak tahun 2021. Dan terakhir, banyak peserta didik yang harusnya menerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), namun dananya tak pernah sampai padahal anak didik tersebut sudah terdaftar.
“Makanya saya mengatakan kalau KPK berikan rekomendasi kepada Kemendikbud, harusnya sadar. Karena apa, kami di dewan dalam setiap rapat sudah bilang, (PIP) banyak persoalan. Lakukan pengawasan, laporkan. Tapi kami tidak pernah didengar,” katanya.
Baca juga : Indonesia Vs Irak, Wajib Menang
Sebagai latar, KPK menyampaikan laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2023. Hasilnya, Indeks Integritas Pendidikan mencatatkan skor sebesar 73,7, yang berarti kondisi integritas masih berada pada level 2 (korektif) dari 5 level yang ada.
Dalam laporannya, KPK menemukan berbagai masalah. Di antaranya, laporan penggunaan anggaran fiktif, penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) menyimpang, dan lainnya. Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan sejumlah poin perbaikan secara nasional, seperti penguatan integritas ekosistem oleh satuan pendidikan.
Anita menduga, masalah tersebut muncul akibat dari kebijakan yang keliru. Dia lalu menyindir kebijakan Sekjen Kemendikbudristek Suharti yang mengeluarkan peraturan yang malah mempersulit pengawasan. Sebab dalam peraturan ini disebutkan bahwa verifikasi penerima bantuan oleh Dinas Pendidikan di daerah dilakukan operator sekolah.
Baca juga : Sinner Kudeta Kursi Djoker
Menurutnya, harusnya verifikasi PIP, BOS dan bantuan pendidikan lainya ini, dilakukan secara berjenjang. Dalam hal ini, Kemendikbudristek kepada dinas pendidikan di daerah, kemudian dinas pendidikan ke kepala sekolah. Hasil verifikasi ini lalu dilaporkan ke DPR sebagai bentuk pengawasan. “Jangan dibolak-balik,” tegasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
