Para Menteri Rame-rame Minta Tambahan Anggaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Seharian kemarin, Gedung DPR kedatangan banyak menteri. Para menteri tersebut datang untuk membahas anggaran bersama DPR. Meskipun jabatannya tinggal beberapa bulan lagi, di rapat yang digelar maraton itu, para menteri rame-rame minta tambah anggaran.

Dimulai dari tiga Menteri Koordinator (Menko) yang datang, yakni Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tak bisa hadir.

Rapat yang membahas anggaran dalam RAPBN 2025 itu, digelar di ruang Banggar, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/6/2024). Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, didampingi Muhidin M Said dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

Dalam rapat tersebut, Luhut meminta tambahan anggaran Rp 213,31 miliar. Alasannya, untuk melanjutkan program yang tengah berjalan dan pendukung program Asta Cita.

Baca juga : Amerika Siap Berinvestasi Untuk Green Data Center

Menurutnya, penting untuk melanjutkan program lima tahun ke depan. Pertimbangan lainnya adalah, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan jangka pendek dan panjang.

Selain Luhut, Menko Muhadjir juga meminta tambahan anggaran sebesar Rp 26,25 miliar. Rinciannya, Rp 16,25 miliar untuk program pengurangan kemiskinan, dan inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional dalam RKP 2025 Rp 10 miliar.

Begitu juga dengan Menko Hadi Tjahjanto. Eks Panglima TNI itu meminta tambahan Rp 168,6 miliar menjadi Rp 445,95 miliar. Alasannya, untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Besar harapan kami agar pimpinan dan anggota Banggar dapat menyetujui dan memperjuangkan usulan kebutuhan anggaran kami pada 2025,” pinta Hadi.

Baca juga : Jokowi: Syaratnya Ketat

Di ruangan berbeda, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga usul anggaran kementeriannya ditambah Rp 1,2 triliun untuk mengakomodir sejumlah program. Arifin menjelaskan, usulan rencana kerja Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 9,38 triliun.

Namun, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menkeu Nomor S-346/MK.02/2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-201/D.8/PP.04.03/04/2023 tanggal 5 April 2024 pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 3,91 triliun.

Anggaran ini bersumber dari dana rupiah murni (RM) Rp 3,13 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penghasil Rp 282,01 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 493,59 miliar.

SBPI tahun anggaran 2025 tersebut belum termasuk PNBP Royalti Minerba sebagaimana Surat Menkeu Nomor S-168/MK.02/2024 dan Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebagaimana Surat Menkeu Nomor S-238/MK.02/2024. Adapun PNBP Royalti Minerba Rp 1.196,00 miliar atau Rp 1,196 triliun untuk didistribusikan ke 6 unit eselon I Kementerian ESDM dan PNBP PHT sebesar Rp 4.279,50 miliar atau Rp 4,279 triliun digunakan untuk pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan Dumai-Sei Mangke (Dusem).

Baca juga : Kemenkopolhukam Usul Pidana Bersyarat Saja

“Rencana kerja tahun 2025 mempertimbangkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib seperti gaji, operasional kantor, PNBP dan BLU untuk unit, dan alokasi anggaran fungsi pendidikan, dan kegiatan agenda pembangunan,” kata Arifin di Komisi VII DPR Jakarta, Rabu (5/6/2024).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.