Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Mega skandal asuransi Jiwasraya harus dibongkar sampai tuntas. Apakah kerugian yang terjadi disebabkan hanya dari internal Jiwasraya atau ada pihak lain yang terlibat dari raibnya uang sebesar Rp 13,7 triliun di perusahaan BUMN, PT Jiwasraya.
Kejaksaan Agung harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terkait penyimpangan keuangan PT Jiwasraya.Dikhawatirkan, kasus gagal bayar klaim Jiwasraya berdampak sistemik bagi bisnis asuransi ke depan.
“Perlu ada dielaborasi antara kejaksaan dengan BPK untuk melakukan audit investigasi agar misteri Jiwasraya terbuka secara terang benderang, apa dan siapa yang melakukan kejahatan. Apakah hanya penempatan reksa dana yang salah atau ada pos-pos lain yang menyumbang kerugian yang sangat besar ?,” kata Anggota DPR dari Fraksi PKS, Rofik Hananto kepada RMco.id, Minggu (5/1).
Baca juga : NDRC Indonesia Selesaikan 20 Perkara Pemain dan Klubnya
Rofik meminta aparat hukum untuk serius menangani kasus penyimpangan keuangan di BUMN asuransi ini. Apakah kerugian yang terjadi disebabkan hanya dari internal Jiwasraya atau sebaliknya.
“Sejumlah petinggi Jiwasraya sudah dijadikan calon tersangka. Ini perlu dicermati dan kemungkinan bertambah. Karena rasanya tidak mungkin kerugian ini disebabkan hanya dari internalnya. Ibarat bertepuk tangan perlu dua tangan, dua pihak untuk melakukan konspirasi yang merugikan. Oleh karenanya, kita menunggu Jaksa Agung untuk mencari mitra eksternal Jiwasraya yang melakukan transaksi kejahatan ini,” ujarnya.
Anggota Banggar DPR ini juga menyoroti rencana Menteri BUMN Erick Thohir yang akan membuat holding asuransi, sebagai salah satu upaya dari penyehatan Jiwasraya.
Baca juga : Pemerintah Gratiskan Tol Dalam Kota 18 Jam
“Ide ini mungkin bagus, artinya akan ada penyertaan modal pemerintah untuk menutup tagihan hak pemegang polis. Namun PMN ini akan menambah beban keuangan negara,”kata mantan pegawai pajak ini.
Anak buah Sohibul Iman ini pun berharap kasus Jiwasraya bisa secepatnya diselesaikan. Termasuk kasus BUMN lainnya, seperti Garuda Indonesia dan Pelindo II
“Masyarakat harus mengawal bersih-bersih di BUMN. Kinerja BUMN harus diperbaiki. Keberadaaannya harus sesuai dengan misi awalnya, yaitu menangani sektor ekonomi strategis serta memberi kontribusi pada keuangan Negara,” tandasnya.
Adapun 10 petinggi Jiwasraya yang sudah diperiksa dan dicegah ke luar negeri.Di antaranya, HR, DA, HP, NZ, DW, GL, ER, HD, BT, dan AS. [FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
