PSBB Harus Diperkuat, Jangan Malah Dibikin Rileks

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan tengah memikirkan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Namun wacana ini mendapat respon beragam dari berbagai pihak. Pasalnya saat ini kurva paparan Covid-19 di Indonesia belum turun secara drastis. Termasuk di daerah-daerah yang menerapkan PSBB.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, selama penerapan PSBB memang terjadi pelambatan jumlah kasus di beberapa daerah. Tapi bukan berarti ini menjadi celah untuk merelaksasi atau melonggarkan PSBB. Justru dengan adanya pelambatan ini, penerapan PSBB harus semakin diperkuat terutama dalam penegakkan aturan agar semua elemen semakin disiplin. 

Baca juga : Korban PHK Harus Diberi Bansos Memadai

“PSBB harus semakin diperkuat agar benar-benar terjadi penurunan yang drastis bahkan mudah-mudahan bisa nol kasus. Setelah kita semua benar-benar bisa mewujudkan itu, silakan saja jika ada wacana ingin melonggarkan PSBB. Itupun harus dilakukan secara matang, tepat, dan bertanggungjawab agar tidak muncul kasus-kasus atau bahkan klaster baru,” ujar senator Jakarta ini Selasa (5/5).

Menurut Fahira, jika pun nanti terjadi penurunan drastis bahkan nol kasus penularan, yang paling berhak mengajukan pelonggaran adalah kepala daerah. Bukan inisiatif pemerintah pusat. Ini karena kepala daerahlah yang paling memahami kondisi wilayahnya masing-masing. Kepala daerah juga yang menjadi penanggungjawab utama pelaksanaan PSBB. 

Baca juga : Usul Gaji PNS Dipotong 50 Persen, Ganjar Malah Di-bully

Terkait adanya keluhan masyarakat selama penerapan PSBB yang merasa terkekang dan tertekan, Fahira menilai hal ini sesuatu yang wajar dan harus dipahami. Setelah berpuluh-puluh tahun bebas beraktivitas, kini masyarakat harus berdiam diri di rumah dan hanya keluar rumah jika ada keperluan penting dan mendesak. Itu pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. 

Terganggunya ekonomi akibat wabah ini juga menjadi hal yang tidak mungkin dapat dihindari dan ini dialami semua negara dan masyarakat di seluruh dunia. 

Baca juga : Penyaluran Bansos Kok Malah Bikin Kerumunan

Namun, kebijakan PSBB ini, bahkan di beberapa negara lain menerapkan lockdown atau karantina wilayah, harus diambil demi keselamatan kita bersama. 

“Karena selama wabah ini masih berlangsung di tengah-tengah kita, maka bukan hanya ekonomi kita yang terganggu, tetapi nyawa kita juga terancam. Untuk itu, kita memang harus mundur dulu selangkah (menjalankan PSBB dengan konsisten) agar ke depan kita bisa maju dua langkah sehingga ke depan aktivitas kita terutama ekonomi perlahan bisa pulih,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini. [KRS]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.