Pengusaha, Jangan Cuma Andalkan Proyek-proyek APBN!

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi kisi-kisi ke para pengusaha yang tidak ingin menghadapi masalah hukum di kemudian hari. Kata dia, para pengusaha jangan hanya mengandalkan proyek-proyek yang dibiayai APBN.

Mengapa demikian? Politisi yang akrab disapa Bamsoet ini menjelaskan, saat ini masih banyak aturan hukum yang tumpang tindih dan penuh ketidakpastian. Selain itu, masih sulit menghidari terjadinya praktik KKN.

Hal ini disampaikan Bamsoet usai pelantikan pengurus Asosiasi Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDINDO) Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok, di Sumedang, Jawa Barat, kemarin. Pelantikan ini juga dihadiri Anggota Komisi X DPR Ratih Sanggarwati, Bupati Sumedang Donny Ahmad Munir, Sekda Sumedang Herman Suryatman, dan Ketua KADIN Sumedang Thomas Darmawan.

Baca juga : Ivan Kolev Belum Puas

Politisi Partai Golkar ini kemudian memaparkan bahwa ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan sebuah negara mewujudkan good and clean governance. Yakni Pemerintah, civil society, dan pelaku usaha. Saat ini, Pemerintah sudah mengelola keuangan negara yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Sejak dibukanya pintu reformasi, peran civil society juga terus menguat. Bahkan turut memengaruhi jalannya roda pemerintahan.

"Untuk mendukung Pemerintah dan civil society, ARDINDO sebagai bagian dari pelaku usaha, punya peran besar mendorong terwujudnya good and clean governance. Yaitu dengan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam berbagai kegiatan usahanya," ujar Bamsoet.

Sebagai Ketua Umum ARDINDO, Bamsoet berpesan agar para anggotanya yang tersebar di berbagai daerah bisa menjalin kerja sama dan mendorong pergerakan barang dan modal ke arah yang lebih efisien, dinamis, efektif, dan berkesinambungan. Salah satunya dengan merangkul berbagai kalangan, dari mulai pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai yang berskala besar.

Baca juga : Peduli Lingkungan, KAI Galakkan Budaya Bersepeda

“ARDINDO di berbagai wilayah harus mampu menghimpun, membimbing, dan melayani para pelaku usaha. Agar profesional, kuat dalam persaingan, serta terampil dan jujur dalam berusaha,” tuturnya.

Dia juga menegaskan, kehadiran ARDINDO di berbagai kabupaten/kota dan provinsi harus menjadi entry point bagi berkembangnya pelaku usaha lokal dan pemasaran produk lokal. Khususnya yang berbasis industri kreatif dan pariwisata.

“Tahun 2018, kontribusi industri kreatif ke penerimaan negara mencapai Rp 1,105 triliun. Sedangkan sektor pariwisata mencapai Rp 200 triliun. Kedua sektor ini punya potensi besar untuk terus ditingkatkan,” papar Bamsoet.

Baca juga : Bersatu, Jangan Cuma Omdo

Selain melantik pengurus kabupaten/kota, Bamsoet juga menandatangani MoU antara ARDINDO dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Kolaborasi ini diharapkan bisa melindungi para pelaku usaha lokal. Dengan demikian, berbagai persoalan yang terjadi di lapangan bisa segera teratasi secara cepat dan tepat.

"Pemerintah Daerah, sebagaimana yang telah ditunjukkan Pemerintah Pusat, harus mendahulukan produk dalam negeri dan pelaku usaha lokal. Agar UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Tidak terhantam gempuran arus globalisasi," tandas. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.