Dark/Light Mode

NU-Muhammadiyah Diminta Netralisir Isu SARA Di Pemilu

Minggu, 3 Maret 2019 06:05 WIB
Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha mengajak seluruh elemen masyarakat dan elite politik, tak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) dalam kontestasi Pemilu. Isu-isu seputar SARA jangan lagi menjadi bahan perdebatan. Sebab, para pendiri bangsa sudah merumuskan dan menyenyepakati bahwa keberagaman merupakan kekayaan, bahkan menjadi elemen utama terbentuknya negara Indonesia.

“Para pendiri bangsa dan masyarakat sudah memahami, perbedaan yang sangat besar berpotensi menjadi gesekan yang mengancam kebhinekaan Indonesia. Sayangnya, di era kekinian, terutama pasca-reformasi, gesekan karena isu SARA selalu terjadi saat momen Pemilu atau Pilpres. Ini menjadi pertanyaan, apakah sistem Pemilu dan Pilpres memperuncing gesekan isu SARA,” ujar Tamliha dalam diskusi bertajuk “Isu SARA dalam Pilpres Hancurkan Kebhinekaan”, di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin lusa.

Tamliha tak memungkiri, isu SARA memang selalu ada dalam kontestasi politik di berbagai negara. Isu ini juga masih sangat efektif sebagai strategi pemenangan salah satu calon. Termasuk juga dalam Pemilu di Amerika Serikat (AS). Namun, untuk konteks Indonesia, dia berharap, isu tersebut dibuang jauh-jauh.

Baca juga : Pembahasan RUU Migas Dilanjut Setelah Pemilu

“Sebagai negara yang multi-etnis, multi-agama dan aliran, Indonesia sangat rawan perpecahan. Isu-isu agama yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama aliran agama, dahulu sudah tidak ada. Namun, isu-isu tersebut berkembang lagi,” sesal dia.

Menurut dia, isu yang marak di tengah situasi Pileg dan Pilpres 2019 bukan didasarkan perbedaan agama, tapi perbedaan aliran agama. Contohnya, media sosial mengidentikan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai orang Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan Prabowo-Sandiaga sebagai Muhammadiyah. “Isu itu kental sekali dalam dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden,” cetusnya.

Karena itu, Tamliha berharap, NU dan Muhammadiyah bisa menetralisir perang antaraliran agama ini. Dengan begitu, kontestasi Pilpres maupun Pileg akan diwarnai adu gagasan, ide-ide, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga : Muhammadiyah Bikin Syukuran Untuk 2 Dubes

“Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj secara tidak langsung terlibat dalam pertarungan Pilpres. Bahkan memberikan isyarat kalau tidak Ma'ruf Amin, NU tidak akan mendukung Jokowi. Sementara Muhammadiyah didukung Amien Rais, walaupun Ketua Umum Muhammadiyah tidak terang-terangan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno. Kami berharap, NU maupun Muhammadiyah bisa menetralisir ini,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Riset The Indonesia Institute Yossa Nainggolan memaparkan, isu SARA digunakan sejak lama dalam politik Indonesia. Isu ini terus dikapitalisasi untuk kepentingan politik. Para calon juga sepertinya menikmati isu SARA ini.

“Kenapa isu SARA muncul dan semakin tajam? Karena dimanfaatkan kedua pasangan calon. Di dalamnya ada tindakan diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan,” katanya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.