Muhaimin: Butuh Sinergitas untuk Bendung Gelombang PHK di Masa Pandemi

 Sebelumnya 
Muhaimin menuturkan, selama ini masalahnya adalah kesemrawutan data. “ke depan saya kira perlu dirumuskan adanya satu data tunggal yang menjadi acuan pemerintah. Selama ini masing-masing lembaga/kementerian punya data sendiri-sendiri. Ini agak repot untuk menentukan sebuah kebijakan yang tepat dan cepat.”

Muhaimin menerangkan, di masa depan pemerintah bersama DPR perlu merumuskan skema-skema perlindungan sosial secara cermat dan rinci tentang instrumen-instrumen apa saja yang harus tercakup. Pengarusutamaan perlindungan sosial ini penting dalam kebijakan negara karena ia akan menjadi salah satu parameter terciptanya keadilan dan kesejahteraan sosial warganya. “Artinya, skema perlindungan sosial ini tidak hanya ada ketika ada bencana saja. Perlindungan sosial ini akan menekan tingkat kemiskinan, memperbaiki standar kehidupan, serta mampu menjamin perlindungan terhadap risiko-risiko sosial yang muncul di masyarakat,” tandasnya.

Baca juga : Soal Kisruh Impor Bawang Putih, DPR Kudu Rapat Bareng Mendag Dan Mentan

Menurut Muhaimin, setidaknya ada tiga model perlindungan sosial yang layak menjadi perhatian. Pertama, skema perlindungan sosial yang berbasis asuransi privat maupun jaminan sosial publik bagi pekerja dan keluaganya. Kedua, skema-skema bantuan sosial bagi kelompok-kelompok miskin dan rentan, baik yang bersifat tunai maupun nontunai. Ketiga, perlindungan sosial dalam bentuk tunjangan universal (universal benefit) yang diberikan kepada seluruh warga negara. “Gagasan ini memang ideal, tapi saya kira mendesak dimatangkan bersama pemeritah agar kebijakan yang kita ambil dalam pengelolan negara tidak tambal sulam tapi lebih merupakan kebijakan yang berkelanjutan dan terpadu,” terangnya. 

Di tengah ancaman gelombang PHK, menurut Muhaiamin, yang mendesak dilakukan adalah mengkordinasikan kebijakan ketengakerjaan dan perlindungan sosial secara lebih sistematis dan tersinergikan dengan tepat guna mempromosikan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu, Covid-19 ini harus dijadikan momentum membangun fundamen ekonomi yang kuat di masa depan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah, meningkatkan integrasi dan interkonektivitas seluruh wilayah di Indonesia sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah komitmen negara untuk memastikan seluruh program yang dicanangkan, apa pun bentuknya, berjalan secara terpadu.

Baca juga : Azis Syamsuddin Ajak Cakada Jadi Ikon Protokol Kesehatan

“Gelombang PHK akan mampu diminimalisir ketika pemerintah mampu memetakan betul berbagai persoalan baik di hilir maupun hulu. Segala insentif kebijakan yang dibuat pun harus disusun secara baik dan menyentuh semua kelompok kepentingan. Semua kelembagaan ekonomi yang sudah ada harus mempunyai peta jalan yang jelas, detail, terukur, serta ditegakkan secara penuh” pungkasnya. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.