RM.id  Rakyat Merdeka - Temuan drone bawah laut yang mirip seaglider milik China di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (20/12), memicu spekulasi terkait ancaman keamanan teritorial Indonesia. Atas hal tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama TNI AL segera melakukan penyelidikan.

“Segera lakukan penyelidikan terkait temuan drone tersebut, mulai muatan hingga kemampuan transmisi data yang dimiliki drone bawah laut yang ditemukan. Termasuk meneliti sumber energi yang digunakan juga sensor-sensor yang ada dan kemampuannya,” ucap politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Selasa (5/1).

Berita Terkait : Melayat Ke Puri Agung Klungkung, Bamsoet Apresiasi Penundaan Pelebon Tjokorda Gede Agung

Menurut Bamsoet, penyelidikan ini penting memastikan spesifikasi control surface pada drone tersebut. Sekaligus menginformasikan kepada publik fakta yang terjadi.

Bamsoet juga meminta Kemhan meningkatkan koordinasi dengan TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk menganggarkan pembelian alutsista dan radar yang dapat mendeteksi ancaman dan bahaya terhadap kedaulatan NKRI. Dia berharap, TNI AL dapat lebih meningkatkan pengawasan dan pengamanan di teritorial perairan Indonesia.

Berita Terkait : Lutfi Digoyang Tahu Dan Tempe

“Terjaringnya seaglider milik negara lain bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Keberadaannya dapat mengusik keamanan serta pertahanan nasional Indonesia,” terang Ketua DPR ke-20 ini.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Bamsoet menyarankan pemerintah memperbaiki, menyempurnakan, serta mengintegrasikan kemampuan intelijen geospatial, teknologi siber, pertahanan, dan pemetaan laut termasuk udara. Sebab, selama ini perangkat pengendali atas lapisan ruang siber Indonesia (infrastruktur dan hardware; software; dan artifisial intelijen sosial/siber-personal) belum lengkap. Alhasil, peristiwa tersebut berulang.

Berita Terkait : Undi Give Away Ke-12, Bamsoet Ajak Masyarakat Hayati Pancasila

“Saya meminta pemerintah berkomitmen memastikan alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pertahanan nasional yang meliputi alat utama sistem pertahanan (alutsista) maupun sarana prasarana pendukung lainnya dapat terpenuhi. Sehingga pertahanan nasional Indonesia dapat mengimbangi kekuatan negara lain. Selama ini, anggaran pertahanan nasional masih minim dan diperparah oleh situasi pandemi Covid-19 membuat semakin menipis akibat realokasi anggaran,” tutupnya. [USU]