Cegah Hoaks Pemilu, Kominfo Bisa Join Dengan BIN & BSSN

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja keras dalam menangkal hoaks dan ujaran kebencian yang begitu marak menjelang pencoblosan Pemilu 2019 ini. Untuk menangkalnya, Kominfo bisa bekerja sama dengan Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan juga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Akhir-akhir ini, penyebaran hoaks mengenai Pemilu memang sangat masif. Yang teranyar adalah hoaks yang menyebutkan bahwa server KPU ada di Singapura dan sudah di-setting untuk memenangkan Jokowi. Kemarin, Polisi menangkap dua pelaku penyebaran hoaks tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, hoaks-hoaks semacam itu sangat berbahaya. Jika dibiarkan, bisa menimbulkan kekisruhan. Makanya harus dicegah. Situs dan akun-akun yang dicurigai suka menyebarkan haoks harus segera diblokir.

Baca juga : Demokrat Harus Menang Pemilu 2019, Supaya Bisa Usung Caprea di 2024

"DPR mendorong Kominfo bekerja sama dengan Kepolisian melalui Direktorat Reserse Kriminal Bidang Cyber Crime dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk meningkatkan pengawasan dan pemblokiran terhadap situs dan/atau akun media sosial yang terbukti melakukan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Terutama yang berkaitan dengan Pemilu dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa," kata politisi yang akrab disapa Bamsoet ini, Senin (8/4).

DPR juga mendorong BIN untuk koordinasi dengan KPU dan Polri agar dapat mengusut tuntas pembuat hoaks. Sebab, hoaks tersebut datang silih berganti. Makanya, para pembuat hoaks tersebut harus ditindak tegas. Agar ada efek jera bagi yang lain.

"Kominfo juga perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital. Caranya bisa dengan memanfaatkan media siber, media siaran, dan media cetak, sebagai salah satu upaya untuk menangkal hoaks," tutur politisi Partai Golkar ini.

Baca juga : Jamin Operasional Kilang Jelang Pemilu, Pertamina Koordinasi dengan Polda Sumsel

Untuk masyarakat, Bamsoet mengimbau selalu meningkatkan literasi tentang menggunakan media sosial. Masyarakat juga harus lebih kritis dalam membaca dan menerima informasi, terutama dari internet dan media sosial. Seperti dengan lebih memerhatikan judul, alamat situs atau sumber berita, data yang disebutkan, keaslian video dan foto, dan legitimasi konten dari berita terkait.

"Kami berharap, masyarakat cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Ini penting guna mencegah terhasut isu hoaks ataupun ujaran kebencian. Sebab, jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan sesuatu dalam media sosial, masyarakat dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," tandasnya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menjelaskan, jumlah hoaks terus meningkat menjelang Pemilu 2019 sejak dipantau Agustus 2018. Di Desember, Kominfo mencatat ada 75 hoaks tersebar. Kemudian, pada Januari 2019, jumlahnya meningkat menjadi 175 kasus dan terus meningkat menjadi 353 kasus pada Februari 2019. Terakhir, pada Maret 2019, ditemukan ada 453 kasus.

Baca juga : Wiranto: Jangan Salah Pilih Pemimpin

Hoaks tersebut terbanyak mengangkat isu seputar politik, Pemilu 2019, hingga pencalonan presiden dan wakil presiden. Tidak sekadar mengumbar kabar bohong, tetapi juga menebar fitnah, bahkan mengadu domba. "Paling banyak (menyerang) kubu 01," kata Rudi, di Kulon Progo, DIY, Minggu kemarin. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.