Senator Minta Reshuffle Tak Sekadar Akomodasi Kepentingan Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Mencuatnya isu reshuffle kabinet setelah penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dianggap hal wajar. 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin berharap, Presiden Jokowi mempertimbangkan rasionalitas kepentingan publik dan politik dalam menjalankan agenda tersebut.

“Mesti ada penilaian terhadap kinerja serta capaian kabinet di bawahnya terhadap misi pembangunan Kepala Negara,” ujar Sultan dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap jalannya roda pemerintahan menjadi keniscayaan, karena periodesasi saat ini sudah berjalan hampir dua tahun.

Baca juga : Reshuffle Hak Prerogatif Presiden, DPR Nggak Ikut-ikutan

Dia mengatakan, jika reshuffle dilaksanakan dalam waktu dekat, kepentingan yang harus dijabarkan oleh Presiden Jokowi adalah ruang dan porsi pembangunan yang ingin dicapai.

Jadi, harap Senator asal Bengkulu itu, semua landasannya berorientasi terhadap kemajuan kinerja seluruh lembaga pemerintahan.

Lebih lanjut, Sultan menguraikan, ada dua hal yang harus diturunkan menjadi level indikator agar semua bisa benar-benar terukur.

Pertama, kinerja dari seorang menteri dalam penguasaan masalah di lembaga yang dipimpinnya. 

Baca juga : Menteri Dagdigdug

Kedua, segi akseptabilitas atau penerimaan publik terhadap para menteri dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.

Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun di periode kedua masa pemerintahan Presiden Jokowi, Sultan melihat ada beberapa sektor yang dirasakan memiliki perubahan secara signifikan. 

“Khususnya, pembangunan sektor ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih," tutur mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini.

Selain itu, sambung dia, pada reshuffle kali ini ada tantangan yang harus dihadapi oleh presiden terkait pertimbangan politik.

Baca juga : Menteri Teten Desak Pemda Jeli Kembangkan Produk Lokal

Kepentingan publik dan kebutuhan stabilitas politik harus tercipta secara konvergensif, agar kabinet dapat menghimpun secara kolektif untuk mengagregasi pembangunan di seluruh sektor.

Posisi dilematisnya, tambah dia, ketika kepentingan publik berhadapan dengan kepentingan politik. Di sini sikap kenegarawanan Presiden Jokowi diuji, harus mampu memilah dan menemukan formulasi kontruksi yang dapat menciptakan kondusivitas iklim politik (baik eksekutif maupun legislatif) di dalam koalisi.

"Saya berharap, reshuffle tak sekadar didasari semangat (akomodatif) penebusan utang politik saja. Objektivitas terhadap nama yang berkompeten harus tetap menjadi indikator utama. Karena meletakkan orang yang benar di tempat yang tepat akan membuat visi pembangunan negara berjalan," tandasnya. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.