Dark/Light Mode

Soal Program Belanja Kuota Internet

Nadiem, Penerima Bantuan Kok Cuma 26 Juta Orang Sih

Kamis, 26 Agustus 2021 07:06 WIB
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (tengah) bersiap meninggalkan ruangan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim (tengah) bersiap meninggalkan ruangan usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan masih menyoroti program bantuan kuota internet untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selain masih banyak siswa tidak memperoleh bantuan, juga ada masalah kelebihan bayar.

Anggota Komisi X DPR My Esti Wijayati membeberkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun 2020. Terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 323 miliar dalam program bantuan kuota internet ini. Laporan itu merupakan potensi pemborosan cukup tinggi.

Baca juga : Dongkrak Penjualan Lewat Internet, Peneliti CIPS Dorong Literasi Digital

“Saya sudah mendengar bahwa itu (kelebihan bayar) sudah dikembalikan kepada pemerintah Rp 323 miliar,” kata Esti dalam rapat kerja Komisi X bersama Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan jajaran di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Esti mengatakan, program bantuan kuota internet ini merupakan program yang sangat baik. Namun, temuan BPK ini tentu menjadi catatan. Bahwa, program yang baik harus diikuti dengan pengalokasian anggaran yang tepat dengan sistem yang tepat.

Baca juga : BP Jamsostek Serahkan Data Pekerja Penerima Bantua Subsidi Upah

Apalagi, program belanja kuota internet ini tergolong murah. Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) telah memberikan patokan harga dalam kuota internet itu sebesar Rp 2.750 per 1 GB. Ada pun anggaran untuk belanja kuota internet pada tahun 2020 sebesar Rp 7,5 triliun bagi 52 juta penerima.

Politisi perempuan PDIP ini menemukan, ada sekitar 21,473 juta yang gagal mendapatkan bantuan karena tidak lolos sebagai penerima. Kemudian, terdapat 492 ribu lebih penerima mengalami gagal injeksi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.