Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Permintaan Komisi I Ke Lemhannas

Bikin Dong, Kajian Soal Buzzer

Sabtu, 4 September 2021 07:05 WIB
Anggota Komisi I DPR Almuzzammil Yusuf. (Foto: Dok. PKS)
Anggota Komisi I DPR Almuzzammil Yusuf. (Foto: Dok. PKS)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mengusulkan agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) membuat kajian tentang perilaku para buzzer politik yang saat ini ramai di media sosial. Kajian ini cukup penting mengingat banyak konflik dan pertentangan ideologi muncul di jagat maya.

Anggota Komisi I DPR Almuzzammil Yusuf mengatakan, Lemhannas perlu membahas dampak buzzer dalam konteks pengkaderan pemimpin bangsa.

“Persoalan diskursus yang terjadi di media sosial sudah sepatutnya mendapat perhatian dari Lemhannas,” ujar Almuzzammil di Senayan, kemarin.

Baca juga : Perintah Jokowi Kepada Kemenkes: Vaksin Untuk Lampung, Tolong Diperbanyak

Apalagi, lanjutnya, pengguna internet di masyarakat Indonesia semakin luas. Data yang ada saat ini saja, 73 persen masyarakat Indonesia sudah terjangkau informasi digital. Diperkirakan, angka ini terus meningkat hingga menjangkau 97 persen penduduk Indonesia.

Perkembangan digital menghadirkan fenomena-fenomena baru. Salah satunya kemunculan buzzer politik yang selama ini tidak pernah terpikirkan.

“Saya tidak antipati dengan buzzer. Yang saya khawatirkan ketika dia keluar dari situ, dia menghukum orang-orang yang cerdas, para negarawanan dengan label-label yang tidak patut,” jelas politisi senior PKS ini.

Baca juga : Ini Permintaan Tolong Lili Pintauli Kepada Wali Kota Tanjungbalai Yang Bikin Dirinya Kena Sanksi

Buzzer ini, lanjutnya, bergerak tidak sendiri, liar dan sama sekali tidak diketahui sosoknya. Ironinya, buzzer ini heboh di media sosial menyoroti pernyataan dan statement pejabat negara. Bahkan membenturkan ideologi negara, Pancasila dan agama.

Dia lalu mengungkit statement salah satu kepala lembaga negara pada Februari 2020 yang memicu kontroversi. Belum lagi isu-isu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilaksanakan oleh KPK yang justru disambut negatif oleh para buzzer.

“Ini bukan hanya punya dampak ideologis, tapi politik, demokrasi dan hukum,” jelasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.