Rachmat Gobel: Pinjol Ilegal Harus Ditumpas, PNM Dan Koperasi Kudu Dikuatkan

 Sebelumnya 
Secara keseluruhan, kata Gobel, pembiayaan untuk UMKM masih tergolong kecil. Proporsi kredit perbankan untuk UMKM baru mencapai 19,6 persen, bila dibandingkan dengan total kredit yang disalurkan perbankan.

Bahkan, jika menggunakan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio kredit yang diterima UMKM baru mencapai 7 persen.

Di Thailand dan Malaysia, angkanya jauh lebih tinggi. Di Thailand, total kredit untuk UMKM mencapai 30,9 persen dan rasio kredit UMKM terhadap PDB mencapai 30 persen.

Di Malaysia, angkanya masing-masing 18,7 persen dan 18,5 persen.

Baca juga : Ngeri! Ada 95 Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi

“Padahal 99,9 persen usaha di Indonesia adalah sektor UMKM, dengan mayoritas sektor UMKM itu adalah usaha mikro, yaitu 98,68 persen. UMKM juga menyerap 89 persen tenaga kerja serta kontribusinya terhadap PDB mencapai 57,8 persen. Jadi, mereka sangat berperan besar bagi perekonomian nasional. Semua data itu bisa berbicara sendiri,” papar Gobel.

Untuk mempercepat penyaluran kredit ke usaha mikro, Gobel menyarankan agar pemerintah memperkuat koperasi dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Khusus soal PNM, Presiden Jokowi telah memuji peran lembaga kredit UMKM ini di berbagai forum nasional dan internasional. Terakhir di Forum G20 di Roma pada Sabtu, 30 Oktober 2021 lalu.

PNM tak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga melakukan pendampingan.

Baca juga : KPK Sidik Kasus Baru, Dugaan Korupsi DID Tabanan Bali

“Jadi, jika ada tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maka berikan pada PNM ini. Bukan untuk kereta cepat. Mereka terbukti efektif. Untuk program Mekaar saja, yang disebut Pak Presiden di Roma, PNM memiliki 44 ribu tenaga pendamping,” beber Gobel.

Selain itu, Gobel juga meminta pemerintah memperkuat pembiayaan untuk koperasi. “Bikin koperasi hingga ke tingkat desa. Saat ini, sudah banyak koperasi yang sudah terbukti sehat dan efektif. Salurkan lewat mereka juga,” katanya.

Gobel mengingatkan, perlunya penyelesaian yang komprehensif dan terintegrasi, dalam menuntaskan persoalan ini. "Karena semuanya saling terkait," katanya.

Untuk itu, ada pekerjaan lain yang harus dilakukan. Pertama, write off dan hapus tagih terhadap kredit macet UMKM yang di bawah Rp 10 juta.

Baca juga : Antisipasi Peningkatan Mobilitas, Pengawasan Prokes Kudu Ditingkatkan

Kedua, pembinaan dan pendampingan terhadap koperasi agar manajemen, akuntansi, dan pengelolaan keuangannya rapi. Sehingga koperasi menjadi sehat, kuat, dan berkembang. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.