Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Kinerja Industri Manufaktur Terganggu Urusan Koordinasi Antarinstansi
- KAI Tutup Posko Angkutan Lebaran, Penumpang KA Naik 18 Persen
- 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi Damai di MK, Jumat Besok
- Didampingi Ibu Wury, Wapres Gelar Halal Bihalal Bareng Pegawai Dan Media
- Bobby Tetap Mau Daftar Jadi Bacagubnya PDIP
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Komisi II Dan III Soroti Kasus Mafia Tanah
Aparat Tak Bisa Sendirian, Sebaiknya Dibentuk Satgas
Minggu, 14 November 2021 07:15 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti aksi mafia tanah yang makin meresahkan masyarakat. Aparat hukum bersama pihak terkait lainnya diminta bekerja sama menindak aksi mafia tanah ini.
“Kejaksaan Agung, kepolisian, tidak bisa bekerja sendirian dalam penanganan mafia tanah ini tapi harus bersama-sama dengan pihak terkait untuk memberantas mafia tanah ini,” kata anggota Komisi III DPR Santoso, kemarin.
Baca juga : Guspardi Gaus: Mafia Tanah Tak Mungkin Bisa Jalan Tanpa Akses
Atas dasar itu, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini mendorong pembentukan satgas pemberantasan mafia tanah. Satgas ini bisa terdiri dari jaksa, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Dan yang paling penting, bersama pemerintah daerah memastikan setiap aduan dan laporan yang masuk ke pihak berwajib dapat ditindaklanjuti. “Penindakan hukum harus berikan efek jera agar masalah pertanahan bersih dari mafia termasuk menindak oknum BPN yang terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.
Baca juga : Sandiaga Mulai Buka Telinga
Sementara itu, anggota Komisi II Guspardi Gaus meyakini, mafia satgas ini bekerja secara terstruktur dan diduga melibatkan oknum petugas dari BPN. “Tidak mungkin kerja sendirian, kemungkinan besar melibatkan orang dalam,” kata Politisi senior Fraksi PAN ini.
Guspardi pun tidak ragu menyebut aksi para mafia ini sebagai tindakan perampokan terhadap tanah rakyat. Makanya, Panja Mafia Tanah Komisi II DPR akan fokus bekerja agar mafia tanah ini diberantas.
Baca juga : Bandara Berguguran, Sayang Seribu Sayang
Guspardi juga mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN melakukan pembersihan di internal. “Tidak mungkin mafia ini bisa jalan dan berhasil tanpa akses orang dalam. Ada oknum yang mem-back up,” yakinnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya