Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Komisi II Dan III Soroti Kasus Mafia Tanah

Aparat Tak Bisa Sendirian, Sebaiknya Dibentuk Satgas

Minggu, 14 November 2021 07:15 WIB
Anggota Komisi III DPR Santoso. (Foto: Dok. DPR RI)
Anggota Komisi III DPR Santoso. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti aksi mafia tanah yang makin meresahkan masyarakat. Aparat hukum bersama pihak terkait lainnya diminta bekerja sama menindak aksi mafia tanah ini.

Kejaksaan Agung, kepolisian, tidak bisa bekerja sendirian dalam penanganan mafia tanah ini tapi harus bersama-sama dengan pihak terkait untuk memberantas mafia tanah ini,” kata anggota Komisi III DPR Santoso, kemarin.

Baca juga : Guspardi Gaus: Mafia Tanah Tak Mungkin Bisa Jalan Tanpa Akses

Atas dasar itu, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini mendorong pembentukan satgas pemberantasan mafia tanah. Satgas ini bisa terdiri dari jaksa, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Dan yang paling penting, bersama pemerintah daerah memastikan setiap aduan dan laporan yang masuk ke pihak berwajib dapat ditindaklanjuti. “Penindakan hukum harus berikan efek jera agar masalah pertanahan bersih dari mafia termasuk menindak oknum BPN yang terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.

Baca juga : Sandiaga Mulai Buka Telinga

Sementara itu, anggota Komisi II Guspardi Gaus meyakini, mafia satgas ini bekerja secara terstruktur dan diduga melibatkan oknum petugas dari BPN. “Tidak mungkin kerja sendirian, kemungkinan besar melibatkan orang dalam,” kata Politisi senior Fraksi PAN ini.

Guspardi pun tidak ragu menyebut aksi para mafia ini sebagai tindakan perampokan terhadap tanah rakyat. Makanya, Panja Mafia Tanah Komisi II DPR akan fokus bekerja agar mafia tanah ini diberantas.

Baca juga : Bandara Berguguran, Sayang Seribu Sayang

Guspardi juga mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN melakukan pembersihan di internal. “Tidak mungkin mafia ini bisa jalan dan berhasil tanpa akses orang dalam. Ada oknum yang mem-back up,” yakinnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.