PKB: Presidential Threshold Diturunkan, Politik Identitas Bisa Dicegah

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus mendorong adanya penurunan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT), dari 20 persen menjadi 5-10 persen.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pihaknya mengajak parpol lainnya untuk bersama-sama menyuarakan adanya revisi terbatas Undang-Undang Pemilu. Khususnya, soal besaran PT.

”Jika presidential threshold diturunkan, hal itu memungkinkan tercegahnya politik identitas dan munculnya calon-calon yang diturunkan. Tapi, terbatas pada presidential threshold. Jangan ke parliamentary threshold,” kata Jazilul saat menjadi pembicara dalam diskusi 4 Pilar MPR dengan tema Refleksi Politik Kebangsaan Tahun 2021 di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/12).

Gus Jazil berpendapat, selain mencegah politik identitas dan polarisasi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu, penurunan presidential threshold juga membuat pilihan publik semakin beragam. Sehingga, lebih kompetitif.

Baca juga : Jenderal Sigit Instruksikan Polri Kawal Investasi Di Tengah Pandemi Covid-19

"Melihat solidnya koalisi parpol saat ini, jika dikehendaki bersama, maka revisi terbatas UU Pemilu sangat mungkin dilakukan," paparnya.

Menurut Gus Jazil, iklim politik akan menghangat di tahun depan. Nama-nama bakal calon presiden juga akan semakin banyak bermunculan.

"Kalau istilah di NU itu, 2022 hilal sudah mulai tampak sekian derajat. Calon presiden itu sudah mulai kelihatan, tetapi belum bisa berbuka. Baru kelihatan. Ini masih ikhtilaf (beda pendapat), ini hilal beneran atau bukan? Tetapi kalau terjadi revisi (UU Pemilu), PT diturunkan itu akan lebih tampak,” urainya.

Gus Jazil menyoroti banyaknya nama capres yang dideklarasikan. Padahal, mereka tidak memiliki partai politik. Sementara untuk bisa maju sebagai capres, diperlukan tiket dukungan 20 persen dari parpol.

Baca juga : Gus Muhaimin Minta Batasan Presidential Threshold Diturunkan Jadi 5-10 Persen

”Kalau betul agendanya pemilu itu Februari 2024, maka Februari 2023 itu sudah pendaftaran. Maka, tahun 2022 kita bisa disebut sebagai tahun politik,” katanya.

Dalam tahun politik 2022, kesolidan koalisi yang ada di parlemen perlu ditingkatkan dan dikelola lebih baik lagi. Jika tidak, berpotensi terjadi tarik menarik kepentingan politik masing-masing parpol, dan mengganggu kesolidan koalisi parpol di parlemen.

”Saya berharap betul, tahun politik 2022 ini betul-betul ditandai oleh kompetisi yang tidak merugikan rakyat. Saya berharap, partai-partai juga mengedepankan kepentingan bersama. Karena kita mau bangkit pasca Covid-19," papar Gus Jazil.

"Tahun 2022 itu jangan diwarnai egoisme masing-masing partai. Itu bahaya, bisa merusak pada 2023 dan 2024. Apalagi kalau terjadi politik identitas, saling fitnah, saling jegal,” imbuhnya.

Baca juga : Kelompok DPD MPR Dukung Presidential Threshold Nol Persen

PKB menekankan,  meski 2022 adalah tahun kulminasi politik, kepentingan bersama tetap harus dikedepankan.  [TIF]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.