Dewan Pers

Dark/Light Mode

Dana Pemilu Cairnya Dicicil

PDIP Jamin Pencoblosan Tetap 14-2-2024

Jumat, 5 Agustus 2022 07:53 WIB
Politisi PDIP Junimart Girsang (Foto: Istimewa)
Politisi PDIP Junimart Girsang (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dana Pemilu 2024 masih seret. Pemerintah memang sudah mencairkannya, tapi dicicil. Gara-gara dana pemilu ini, ada yang curiga pemilu bakal ditunda. Namun, PDIP langsung mematahkan kecurigaan tersebut. PDIP memastikan, pemilu tetap digelar 14-2-2024.

Sikap Pemerintah yang tak langsung mencairkan semua anggaran pemilu yang diajukan KPU, sempat membuat sebagian pihak curiga. Jangan-jangan Pemerintah sengaja mengulur-ulur waktu pencairan dana Pemilu demi Jokowi 3 periode. Mendengar kecurigaan ini, politisi PDIP Junimart Girsang langsung angkat suara. Dia meyakini, tidak ada niatan Jokowi memperpanjang masa jabatannya. Apalagi dengan modus memperlambat pencairan dana Pemilu.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu yakin, Jokowi sudah berkomitmen Pemilu 2024 akan berjalan sukses sesuai waktu yang telah ditetapkan bersama. "Kita hargai itu, begitu ya,” kata Junimart, kemarin.

Menurutnya, pencairan dana Pemilu itu cuma soal waktu. Anggaran pelaksanaan Pemilu yang mencapai Rp 76,6 triliun itu, tidak sedikit. Makanya, pencairannya dilakukan secara bertahap. "Untuk tahun 2022, tentu tahapan yang harus dikucurkan Pemerintah adalah sebesar Rp 8,061 triliun. Nah, sementara anggaran yang telah dialokasikan yaitu Rp 2,4 triliun," ujarnya.

Junimart melanjutkan, KPU juga meminta tambahan anggaran Pemilu sebesar Rp 1,245 triliun. Dengan demikian, KPU menerima Rp 3,698 triliun dari Pemerintah untuk periode 2022. "Kalau sudah begini, hitungannya berarti Pemerintah baru mencairkan sebesar 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan," ungkap dia.

Berita Terkait : KPU Pasrah, Tapi Gelisah

Untuk itu, dia juga ikut mendesak Kementerian Keuangan segera mengguyur KPU. Sebab, tahapan Pemilu sudah dimulai. Tahapan itu menjadi instrumen paling penting dalam menyukseskan Pemilu.

"Nggak ada alasan Pemerintah untuk tidak menyetujui proses revisi anggaran sesuai skala prioritas kebutuhan yang telah ditetapkan KPU. Saya yakin Pemerintah tidak akan mempersulit KPU dalam lakukan tahapan tahapan tersebut," tekan dia.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebutkan, pihaknya bersama Kemenkeu sedang melakukan perhitungan ulang anggaran Pemilu 2024. Tujuannya, agar dana tahapan Pemilu segera cair. "Memang kan kalau dana belum cair, ya seret, tapi yang operasional yang belum dipenuhi itu di antaranya untuk sarana prasarana kantor, kemudian sarana mobilitas," sebut Hasyim.

Dia pun berjanji, KPU akan melakukan efisiensi penyelenggaraan Pemilu 2024 sebaik mungkin di setiap tahapan. Anggaran yang ada saat ini akan diprioritaskan untuk tahapan awal Pemilu dan logistik. "Ya, paling tidak kalau masih bisa untuk berkantor, listrik masih ada masih bisa bayar, internet ya masih bisa jalan. Tapi, sedang dihitung ulang ini," tutup Hasyim.

Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata meminta KPU bersabar. Dia memastikan, pencairan anggaran untuk KPU akan dilakukan secepatnya, namun harus mengikuti proses yang diperlukan.

Berita Terkait : Dana Pemilu Pasti Cair, Mahfud Jaminannya

"Memang kita juga ingin terus berkomunikasi untuk memberikan pemahaman yang baik bahwa anggaran itu ada prosesnya yang tetap harus diikuti. Ada standar-standar yang juga harus kita patuhi," jelas Isa.

Isa menjamin, Kemenkeu mendukung penuh Pemilu 2024. Tidak ada niat untuk mengulur-ulur waktu pencairan anggaran.

"Pemerintah pasti mendukung proses kegiatan Pemilu ini, yang saatnya harus dilakukan. Contohnya, tahun ini mulai pendaftaran parpol, pasti anggarannya akan kita cukupkan, kita akan sediakan," terang dia.

Menko Polhukam Mahfud MD juga sudah memberi jaminan, Pemerintah berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup untuk Pemilu 2024. Menurut Mahfud, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran itu sejak tahun lalu. Hanya saja, pencairannya tidak bisa sekaligus.

"Masyarakat gembira saja pesta ini akan betul-betul terlaksana. Jaminannya, Pemerintah akan menyediakan biayanya," ucap Mahfud.

Berita Terkait : Pertamina Patra Niaga Pastikan Penyaluran BBM Tepat Sasaran

Mahfud melanjutkan, hingga kini belum ada pekerjaan KPU yang mandek karena tidak ada dana. Semuanya berjalan lancar, karena ada pencairan anggaran rutin yang diterima KPU.

"Persoalan selama ini sepertinya lambat, itu soal prosedur aja. Yang sudah disepakati tahun 2022, sudah oke. Nanti 2023 lebih banyak lagi. Tahun 2024 sangat banyak," pungkas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.■