Nolak Sistem Proporsional Tertutup, 8 Parpol Takut Kehilangan Kursi

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya mengembalikan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup masih menuai hambatan. Delapan partai politik yang memiliki kursi di DPR masih ngotot menolak proporsional tertutup. Kerasnya penolakan yang dilakukan 8 parpol itu disinyalir karena ketakutan akan kehilangan kursi.

Padahal, sejumlah tokoh dan pakar hukum tata negara sudah menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka yang sudah dijalankan sejak Pemilu 2009 terbukti gagal menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas. Sementara ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh seorang caleg untuk bisa duduk di legislatif sangatlah mahal.

Lagipula, gugatan yang dilayangkan 6 politisi di tambah PBB sebagai pihak terkait di Mahkamah Konstitusi tentang proporsional terbuka saat ini masih berproses. Proses gugatan yang terjadi di MK masih cukup panjang, apakah menerima atau menolak.

Namun, 8 parpol yang diinisiasi oleh Golkar terus melakukan konsolidasi politik untuk menolak usulan tersebut. Pertemuan pertama digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Januari lalu. Dalam pertemuan yang  diinisiasi oleh Partai Golkar itu, mereka menginginkan Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Delapan parpol itu adalah Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, PAN, dan PPP.

Beberapa hari berselang, giliran politikus muda dari lintas partai yang ikut menyuarakan sikap yang sama. Adapun politisi lintas partai terdiri dari PSI, Barisan Muda PAN, Angkatan Muda Golkar (AMPG), dan Angkatan Muda Ka'bah, organisasi sayap PPP. 

Baca juga : Bulan Bintang Lurusin Isu Beli Kucing Dalam Karung

Kenapa banyak parpol yang menolak pemilu kembali memakai proporsional tertutup? Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan wajar kalau Golkar Cs menolak sistem proporsional tertutup. Karena menurut dia, proporsional tertutup sangat menguntungkan partai yang kaderisasinya sudah berjalan baik seperti PDIP.

Menurut dia, selain PDIP parpol yang kaderisasinya sudah berjalan baik  adalah PKS. Persoalannya PKS saat ini berpotensi mengalami penurunan suara karena kehadiran Partai Gelora. Sedangkan partai yang lain, selama ini lebih banyak mengandalkan publik figur yang punya duit dan popularitas sebagai jalan pintas untuk meraup suara sebanyak-banyaknya demi bisa melenggang ke Senayan.

"Jadi sistem ini memang menguntungkan PDIP, sementara partai lain akan terpuruk dan kehilangan suara," kata Dedi, kemarin.

Dalam sistem proporsional tertutup, pemilih memang hanya mencoblos gambar partai. Berbeda dengan proporsional terbuka yang memilih nama caleg. Tak heran, kalau parpol yang selama ini mengandalkan pada popularitas caleg, sangat menentang pemilu dengan proporsional tertutup.

"Sehingga perolehan suaran akan cukup minim jika hanya andalkan pemilih partai," jelasnya.

Baca juga : Pemilu Proporsional Terbuka Lebih Kedepankan Politik Masa Depan

Menurut Dedi, Gerindra sebenarnya juga punya peluang mendulang suara jika menggunakan sistem proporsional tertutup. Sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto  bisa menarik suara, seperti keberadaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hanya saja, faktor Prabowo ini bersyarat. Perolehan Gerindra bisa melejit jika Prabowo kembali bertarung sebagai capres. Sementara Megawati tidak harus maju capres untuk mendongkrak suara PDIP.

Dedi menilai, proporsional tertutup sebenarnya menguntungkan partai dan pemilih. Parpol jadi lebih kuat dan pemilih tidak ribet. Sementara sistem  proporsional terbuka berpotensi membuat partai politik memperjualbelikan nomor urut calon anggota legislatif. Artinya, memberikan peluang yang lebih besar pada caleg yang memiliki modal besar dan kantong super tebal.

"Ini yang membuat PDIP merasa perlu membangun kekuatan dan mempertahankan kekuasaan melalui sistem proporsional tertutup," tandas Dedi.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Mada Sukmajati. Menurut dia, sistem tertutup ini adalah sistem pemilu yang sederhana.

Meski begitu, penggunaan sistem tertutup perlu diawali dengan pemilu pendahuluan di internal partai politik yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selain itu, perlu dilakukan edukasi agar para pemilih mengenal nama-nama yang dicalonkan oleh sebuah partai.

Baca juga : Hamdan Zoelva: Sudah Waktunya Kita Kembali Ke Sistem Proporsional Tertutup

"Jadi, proses pencalonan dari internal masing-masing partai yang kita dorong dengan tiga prinsip tadi, meskipun itu dilaksanakan secara tertutup. Ketika memilih tidak ada gambar tidak apa-apa, karena ada proses pendahulu yang bisa menjamin," kata Mada, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Mada menambahkan, sistem tertutup secara teknis lebih meringankan panitia pelaksana pemilu, sebab proses rekapitulasi atau penghitungan suara lebih mudah. Hal ini dirasa perlu menjadi salah satu pertimbangan, mengingat pada pemilu sebelumnya ditemukan sejumlah penyelenggara yang sampai meninggal dunia karena kelelahan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terpenuhi, ada berbagai mekanisme yang bisa diterapkan. Misalnya, melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mewajibkan setiap partai membuat berita acara terkait proses pencalonan. Pemilih juga bisa berperan, misalnya dengan membuat forum di luar partai politik.

Mada mengatakan, perubahan sistem ini sebenarnya bisa didorong untuk mulai diterapkan pada pemilu terdekat karena tidak ada hambatan administratif.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.