Dark/Light Mode

PK-nya Soal Demokrat Ditolak MA

Moeldoko Game Over

Jumat, 11 Agustus 2023 08:00 WIB
Hakim Agung dan Juru Bicara Mahkamah Agung RI Suharto (tengah) konferensi pers di Media Center MA RI, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023. (Foto: Antara)
Hakim Agung dan Juru Bicara Mahkamah Agung RI Suharto (tengah) konferensi pers di Media Center MA RI, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023. (Foto: Antara)

 Sebelumnya 
Mahfud telah memprediksi putusan ini, saat dirinya diundang Podcast Intrique Prof Rhenald Kasali. “Jika hakim PK tidak sedang mabuk, niscaya upaya PK itu lebih masuk akal untuk ditolak. Mengapa? Karena gugatan Demokrat yang mengatasnamakan Pak Moedoko selalu kalah di tingkat Pemerintah maupun di semua tingkat pengadilan,” tuturnya.

Mahfud memastikan, Pemerintah tidak punya rencana untuk mengalahkan kepemimpinan Demokrat yang sah. Pemerintah juga tidak membela AHY selaku ketua umum, melainkan hanya membela kebenaran hukum.

Baca juga : Usulan PK Demokrat KLB Ditolak MA, Serasa Kado Ultah Buat AHY

Dengan putusan ini, Mahfud menegaskan, Pemerintah sama sekali tidak punya rencana untuk mengalahkan Demokrat yang sah di pengadilan. Kedua, kepada masyarakat, Mahfud berharap ketika dirinya menyebut Demokrat kubu AHY akan menang di PK, bukan berarti membela.

“Melainkan hanya membela kebenaran hukum yang dituangkan oleh Menkum-HAM ke dalam Keputusan Menteri bahwa kepengurusan AHY sah dengan segala akibat hukumnya. Itu yang dibela oleh Pemerintah dalam menegakkan hukum terkait gonjang-ganjing Demokrat,” pesannya.

Baca juga : Demokrat Kubu Moeldoko Hormati Putusan MA

Ketua Tim Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat Didi Mukrianto menegaskan, lewat putusan PK ini, maka Moeldoko sudah game over dalam upayanya “membegal” Partai Demokrat. Menurutnya, fakta sejarah ini akan menjadi pembelajaran besar untuk bangsa ini dan sulit untuk dihapuskan.

“Bahwa pernah terjadi upaya pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresiden Moeldoko. Bukan hanya bisa merusak demokrasi, tapi juga bisa merusak tatanan berbangsa dan bernegara,” kata Didi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Demokrat Nahan Diri Tak Cemburu

Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, hukum adalah panglimanya. Hukum dan demokrasi bagaikan dua sisi mata uang dan saling melengkapi.

“Konsepsi itulah yang sejak awal kami yakini bahwa upaya apapun yang dilakukan Moeldoko termasuk melalui langkah politik maupun hukum yang dipolitisasi tidak akan mungkin berhasil,” ungkap Didi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.