Teguhkan Kembali Visi Kebangsaan, Demokrat Tolak Praktik Eksploitasi Politik Identitas

 Sebelumnya 
Acara ini mengundang narasumber dari berbagai ormas sosial keagamaan, dan juga para tokoh lintas agama. Mulai dari Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Anwar Abbas, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zainy, Sekjen Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Tokoh Pemuka Kristen Natalis Situmorang, Tokoh Pemuka Budha Ponijan Liaw, Tokoh Pemuka Hindu I Made Mudarta, Tokoh Pemuka Khonghucu Chandra Setiawan, Presidium Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Siti Zuhro, Sekjen Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni, Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (PP ICMI) Jafar Hafsyah, sampai anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron.

Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengapresiasi Partai Demokrat, yang tidak ikut menandatangani RUU HIP. “Kami sangat berharap kepada Partai Demokrat untuk istiqomah memperjuangkan aspirasi, dan mendorong pembahasan RUU HIP ini dihentikan. Jangan ada upaya pihak-pihak tertentu, untuk mengajukan rancangan undang-undang lain, dengan nama berbeda tapi isinya sama dengan RUU HIP ini. Pandangan PP Muhammadiyah sejalan dengan Partai Demokrat,” tuturnya.

Baca juga : Sosialisasikan Kelistrikan, PLN Ajak Warga Perhatikan Instalasi Listrik

Sementara itu, Natalis Situmorang yang merupakan salah satu tokoh Pemuka Katolik melihat dengan pembahasan RUU ini, bangsa kita seolah-olah mundur. "Membahas persoalan-persoalan yang sudah tuntas sebelumnya. Kesimpulannya? kita harus konsisten dengan Pancasila. Terpenting, kita harus mencari cara, agar bisa mengamalkannya dengan cara yang harus disesuaikan dengan zaman,” tegasnya.

Hal tersebut senada dengan tokoh-tokoh pemuka agama yang lain. Presidium KAHMI Siti Zuhro pun memiliki pandangan yang serupa. "Sebagai bangsa yang sangat majemuk, NKRI sangat rentan. Pancasila hanya butuh dipahami, dihayati, dan diimplementasikan melalui pemikiran dan tindakan. Banyak yang bilang NKRI harga mati. Sama dengan Pancasila. Pancasila pun harga mati,” tandas Siti Zuhro.

Baca juga : Kubu Oposisi Jepang Tak Punya Nilai Jual

Sekjen MUI Pusat Anwar Abbas pun menegaskan, pihaknya menolak RUU HIP. “Jangan sampai, RUU ini disahkan menjadi UU, sebelum isinya sesuai dengan nilai-nilai dan semangat Pancasila," ujarnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.