Dark/Light Mode

Revitalisasi Holding Industri Pertahanan

Fahri Pede, Poros Maritim Jadi Kekuatan Militer Di Masa Depan

Sabtu, 12 Juni 2021 16:16 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah (Foto: Humas Gelora)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah (Foto: Humas Gelora)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan pada tahun 2021 ini. Agar upaya pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Nasional, menjadi lebih fokus dan kolaboratif.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, konsepsi pengembangan industri strategis, termasuk industri pertahanan memang harus diubah, dilakukan revitalisasi.

"Harus bisa menjadi pondasi pengembangan kekuatan Indonesia ke depan, terutama kekuatan militer," kata Fahri dalam acara Gelora Talk ‘BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?' pada Kamis (10/6) lalu, yang dihadiri Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F Gontha.

Baca juga : Dinilai Gagal, Kabinet Israel Kecam Kekalahan Militer Di Perang Gaza

Menurut dia, konsepsi pengembangan industri pertahanan yang dimaksud adalah terkait 'konsepsi maritim baru' atau Poros Maritim seperti yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kekuatan negara lain adalah di daratan, sementara variabel kita adalah lautan. Kita ini negara air gitu, Indonesia mengikuti komposisi bumi 75 persen adalah air. Jadi Indonesia harus menjadi kekuatan maritim dunia," kata Fahri.

Fahri mengungkapkan, kekuatan maritim dunia saat ini diduduki Rusia. Padahal dalam sejarahnya, sejak era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Indonesia yang waktu itu masih disebut sebagai Nusantara dikenal sebagai 'Raja Laut' yang ditakuti dan disegani negara lain.

Baca juga : Pertamina Fasilitasi Perpustakaan Digital Di Kubu Raya

Namun disayangkan, Indonesia kini jangankan menjadi 'Raja Laut', menjaga kekayaan lautnya saja tidak bisa. Kekayaaan laut dan hasil lautnya, termasuk mineral lautnya justru 'dirampok' negara lain, tanpa bisa dicegah.

"Sriwijaya dulu adalah pengontrol Selat Malaka yang ketika itu bernama Nusantara. Nusantara ini adalah pulau-pulau yang dikelilingi laut. Sehingga konsepsi maritim harus diperkuat dalam pengembangan industri pertahanan," katanya.

Karena itu, Fahri berharap dalam pengembangan industri pertahanan, tidak terfokus pada pemenuhan kebutuhan peralatan militer darat saja, tetapi pemenuhan kekuatan militer maritim.

Baca juga : OJK Jamin Kinerja Bank Masih Sehat

"Industri pertahanan kita harus bisa memproduksi kapal-kapal perang canggih, termasuk kapal selam. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 harus jadi momentum untuk bisa membuat kapal selam sendiri," katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menambahkan, disinilah perlunya pemerintah melakukan reorientasi atau pemikiran ulang mengenai posisi Indonesia sebagai negara paling besar di bidang maritim.

"Sekarang Rusia satu-satunya negara maritim, padahal di situ ada Indonesia. Ya kalau kita nggak bisa jadi negara maritim nomor satu, ya nomor dua. Intinya kekuatan maritim kita harus diperkuat, dan perlu ada elaborasi tentang strategi maritim," pungkasnya. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.