Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Budayawan Ahmad Tohari ikut mengomentari polemik ajakan people power. Dia menilai, people power sebagai sebuah gerakan pengumpulan massa yang berkonotasi memaksakan kehendak dan mengarah pada gerakan massa yang tidak terkendali.
"'People power itu kalau dalam bahasa Indonesia (berarti) pengerahan massa. People power berbeda dengan demonstrasi," katanya saat ditemui wartawan di rumahnya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (15/5) seperti dikutip antaranews.com.
Baca juga : Ma’ruf Amin: Kapan Kita Dewasa Berdemokrasi
Menurut dia, demonstrasi berarti pengerahan massa untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Demonstrasi bisa menjadi sah dengan melaporkan kepada pihak berwajib serta tidak membuat kerusakan sehingga dilindungi Undang-Undang. Sedang people power berbeda.
"Jadi, saya tidak setuju (people power). Kalau ada apa-apa, ada jalur hukum. Misal, soal Pemilu, jika ada kecurangan, bisa diselesaikan ke MK (Mahkamah Konstusi). Jangan di jalan. Sebab akan mengarah pada gerakan massa yang tidak terkendali dan mendatangkan kerusakan maupun kerugian," kata penulis novel "Ronggeng Dukuh Paruk" itu.
Baca juga : Layani Pemudik, Pelni Siapkan 26 Kapal
Atas hal itu, dia mengimbau para tokoh dan pemimpin massa untuk menghindari people power. Sebab, gerakannya bisa tidak terkendali sehingga sangat berisiko. Ia mengharapkan, para pemimpin untuk benar-benar memahami bahwa bangsa Indonesia diwajibkan setia pada Undang-Undang.
Dia bersyukur, masyarakat di daerahnya tidak terpengaruh wacana people power yang didengungkan sebagian elite di Jakarta. "Saya kira masyarakat Banyumas sendiri tidak ada kecenderungan mengarah ke gerakan people power. Perlu saya sampaikan bahwa ada dua alam, yaitu alam medsos (media sosial) dan alam nyata. Orang kalau berada di alam medsos bisa menjadi vocal revolusioner. Saya kira heboh hanya berada di alam medsos, di alam nyata saya kira tidak ada," katanya.
Baca juga : Menhan : People Power itu Merusak Bangsa
Tohari mengatakan, di alam nyata, semuanya sudah selesai. Kini semuanya tinggal menunggu hasil perolehan suara Pemilu serentak 2019 yang akan diumumkan KPU pada 22 Mei. "Jangan mengambil risiko adanya pergeseran sosial, pergeseran horizontal. Ini risikonya besar, dan biayanya juga besar," ucapnya. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
