Dark/Light Mode

Bawaslu Petakan Daerah Rawan Politik Uang

Penyelenggara Pemilu Kudu Diingatkan Tak Ikutan Nakal

Selasa, 15 Agustus 2023 06:45 WIB
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Foto: Humas Bawaslu RI)
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty. (Foto: Humas Bawaslu RI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil pemetaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ditemukan banyak daerah yang masuk dalam kategori rawan politik uang. Nah, salah satu solusi untuk meminimalisir praktik politik uang, yakni dengan memasifkan gerakan moral.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pemetaan kerawanan isu politik uang menjadi kebutuhan dalam menghadapi Pemilu 2024. Sebab, potret pelanggaran politik uang relatif tinggi jika berkaca pada pemilu sebelumnya.

“Situasi kekinian, sekarang modus operandinya banyak. Makanya dilakukan pemetaan,” kata Lolly, kemarin.

Baca juga : Jurkam Banteng Kudu Tampil Segar Dan Radikal

Pemetaan daerah yang rawan politik uang dikategorikan menjadi daerah dengan kerawanan sangat tinggi dan sedang.

Daerah dengan kerawanan sangat ting­gi adalah Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.

Daerah dengan kerawanan sedang adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Baca juga : Bahlil Datangkan Investasi Rp 142 Triliun, Pengamat: Kuatkan Ekonomi Kita

“Semua orang bertanggung jawab un­tuk tahu soal mitigasi dan pemetaan ini, lalu punya upaya sama yang tepat untuk mencegahnya,” ajak Lolly.

Lolly juga menyoroti pelaku politik uang yang satu di antaranya penyeleng­gara ad hoc. Temuan tersebut terjadi pada rentang 2019 hingga 2020, dan sudah ada putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Apa warning-nya buat Bawaslu? Tidak hanya buat Bawaslu, karena kalau penyelenggara berarti dia juga menyang­kut KPU. Warning-nya, kami harus lebih ketat dan kuat lagi memastikan jajaran tak ada yang nakal,” tuturnya.

Baca juga : Wamenhan: Pembangunan RS Abdurachman Saleh Bentuk Kemanunggalan TNI Dan Rakyat

Lolly mengatakan, masa kerja yang sebentar, dekat dengan kepentingan dan dekat dengan konflik, menjadi alasan ba­dan ad hoc rawan politik uang. Ditambah lagi, gaji penyelenggara ad hoc yang tidak terlalu tinggi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.