Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi mengusulkan agar KPU mengaudit keamanan IT secara menyeluruh. Tujuannya, untuk memperkuat perlindungan data pemilih agar tidak kebobolan lagi atau disalahgunakan pihak tertentu dalam Pemilu 2024.
“Rekayasa data rekapitulasi dimungkinkan, pertama karena artinya sistem keamanan TI (teknologi informatika), internet platform maupun database KPU dalam posisi tidak aman,” kata Heru, Sabtu (2/12).
Baca juga : Terima Pengurus LKS-BMh, Bamsoet Ajak Perkuat Kesetiakawanan Sosial
Jika data KPU bobol, sambungnya, oknum yang melakukan sabotase dengan mencatut data, membuat KTP siluman, dan mencoblos bermodal data palsu itu di menit-menit akhir sebelum tempat pemungutan suara (TPS) ditutup.
“Bisa jadi akan membuat KTP palsu yang akan digunakan saat pencoblosan Pemilu 2024. Ini harus diantisipasi, karena biasanya ketika menjelang penutupan TPS, 1 jam sebelumnya, dimungkinkan orang yang belum memilih bisa memilih, yang tidak terdaftar bisa menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP,” sambungnya.
Baca juga : SAS Institute: Uji Netralitas Polri Saat Pemilu Ke Kompolnas, Bukan Di DPR
Biasanya, mereka akan menggunakan KTP tersebut bukan di wilayah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain itu, ada metode lain yang tidak kalah negatif sehingga bisa mengacak-ngacak Pemilu.
"Selain data yang diambil, dengan hacker masuk ke sistem KPU, bisa saja nanti mereka mengacak-acak sistem IT KPU lainnya, termasuk rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga, masalah ini jangan dianggap sepele, tapi harus diperkuat keamanan siber dan keamanan datanya,” terang Heru.
Baca juga : OJK Minta Industri Keuangan dan Perbankan Mitigasi Kejahatan Siber
Mengenai bocornya data pemilih beberapa waktu lalu, dia menilai, KPU lalai. “Kalau kita lihat data-data tersebut (yang bocor), tidak dilakukan enkripsi. Artinya ada kelalaian KPU. Harusnya data tersebut dilakukan enkripsi,” sesalnya.
Atas hal itu, dia mendorong KPU melakukan audit IT menyeluruh. “Jadi memang ada prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana kebocoran terjadi dan darimana kebocoran. Apakah KPU sudah melakukan hal-hal yang memang berupaya untuk mencegah kebocoran tersebut terjadi,” tutup Heru.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
