Urus Pemilu, KPU Berulang Kali Lalai

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebagai penyelenggara Pemilu, harusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa meyakinkan masyarakat bahwa Pemilu 2024 bebas dari beragam keteledoran. Namun, akhir-akhir ini kenapa KPU berulang kali lalai ya?

Kelalaian terbaru KPU terkait simulasi surat suara Pilpres 2024 yang hanya ada dua kolom pasangan Capres-Cawapres. Padahal, sudah jelas saat ini ada 3 pasangan Capres-Cawapres.

Kasus simulasi surat suara yang hanya memuat dua paslon ini, terungkap antara lain di Solo dan Banten. Ceritanya, KPU daerah setempat mulai melakukan simulasi pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi hasil Pemilu 2024. Dalam simulasi itu, warga diberikan contoh surat suara untuk Pilpres dan Pileg. Nah, dalam contoh surat surat Pilpres, hanya memuat ada dua kolom paslon. Dalam surat suara itu ada gambar siluet paslon dengan nomor 56 dan 57.

Keanehan itu ditemukan pengurus PDIP Solo dan Banten. Mereka heran, kenapa surat suara yang dipakai dalam simulasi hanya ada dua kolom. Mestinya, simulasi surat suara harus menyerupai aslinya, yaitu tiga pasang calon.

Mengetahui kejanggalan tersebut, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan profesionalitas KPU dalam mengurus Pemilu. Dia pun menyindir, KPU saat ini berulang kali meminta maaf karena banyak melakukan kekeliruan.

"KPU penyelenggara (Pemilu), kok berkali-kali minta maaf terus ya?" sindir Ganjar, kepada wartawan, di Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1/2024).

Baca juga : Kontrak Tomiyasu Diperpanjang, Napoli Gigit Jari

Menurut Ganjar, KPU harus kerja profesional, cermat, dan akurat. Jangan sampai salah, karena taruhannya besar. "Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan," ucapnya.

Ia berharap, KPU menunjukkan kerja yang profesional. Jangan sampai berulang melakukan kelalaian.

Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, yang juga menjabat sebagai Menko Polhukam, mengontak langsung Ketua KPU Hasyim Asy'ari soal ini. Kepada Mahfud, Hasyim Asy'ari berjanji akan melakukan evaluasi. "Ya saya minta harus diperbaiki," ucap Mahfud.

Kritikan lebih keras disampaikan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Menurut dia, simulasi surat suara dua kolom menyesatkan dan merugikan pihaknya. Selain tidak adil, simulasi itu menambah potensi pelanggaran yang struktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu.

"Menurut saya, apakah itu kesengajaan atau tidak, itu salah," kata Todung di Posko Pemenangan Cawapres, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024). Ia pun minta KPU bersikap adil dan tidak berpihak pada paslon mana pun.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, ikut melontarkan kritik. Anies meminta KPU membuat spesimen surat suara sesuai kondisi nyata. "Sudah lah (KPU) tidak usah main-main begini-begini, tunjukkan apa adanya," kata Anies, di Ciamis Islamic Centre, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (4/1).

Baca juga : KPU Miskin Inovasi

Menurut Anies, sudah semestinya KPU membuat spesimen surat suara sesuai dengan jumlah paslon di Pilpres 2024. "Kalau jumlahnya tiga calon, ya sebut tiga. Kalau delapan, ya sebut delapan calon. Jadi buat apa diutak-atik seperti itu, tidak menghormati rakyat," ucapnya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah bergerak menyikapi masalah ini. Bawaslu menilai, kasus ini berpotensi menjadi pelanggaran. "Hal ini bisa berpotensi membuat permasalahan etis dan administratif," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, kepada wartawan, Kamis (4/1/2024).

Bagja mengatakan, pihaknya akan menelusuri simulasi dengan surat suara berisi dua pasang calon tersebut. Menurutnya, seharusnya ada proses cek sebelum mendistribusikan surat suara simulasi tersebut. Dia menerangkan, kesalahan tersebut akan menjadi temuan jika semua unsur terpenuhi.

Sebelumnya, Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik menyampaikan klarifikasi terkait kasus ini. Kata dia, kasus ini terjadi lantaran human error.

"Terkait hal tersebut, itu terjadi human error yang tidak disengaja. Tidak ada motif lainnya, kecuali memang kekhilafan yang terjadi," kata Idham  kepada wartawan, Rabu (3/1).

Idham mengatakan, pihaknya langsung meminta kepada KPU di daerah untuk menghentikan kegiatan simulasi dengan surat suara tersebut. Dia juga menegaskan, KPU pusat telah meminta kepada KPU daerah untuk melakukan simulasi kembali dengan surat suara tiga pasangan calon.

Baca juga : Lukas Enembe Meninggal Dunia, AHY Ucapkan Belasungkawa

"Pada 29 Desember 2023 saya sudah minta kepada seluruh KPU di daerah agar tidak menggunakan dummy surat suara tersebut," ujarnya.

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyayangkan kasus ketidakcermatan dan kelalaian yang dilakukan KPU kembali terjadi. Kata dia, asalan KPU menyebut persoalan ini sebagai human error terkesan menyepelekan persoalan. Pasalnya, sebelum ini KPU juga mendapat kritikan soal surat suara di Taipei yang dikirim sebelum jadwal. 

Titi khawatir, persoalan di KPU adalah akibat kepemimpinan yang tidak profesional. Ia minta KPU segera melakukan evaluasi total agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat (5/1), dengan judul “Urus Pemilu, KPU Berulang Kali Lalai”

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.