Iuran Sampah Masih Bayar, Caleg Ini Kritik DPRD

RM.id  Rakyat Merdeka - Untuk menarik simpati masyarakat, berbagai upaya dilakukan ratusan caleg yang akan bertarung dalam pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Mulai dari janji membantu warga, memberikan sembako murah dan bantuan lainnya.

Salah satunya, diutarakan oleh Caleg DPRD DKI Jakarta Nomor Urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ghozi Zul Azmi, yang maju dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 meliputi Kecamatan Pulogadung, Cakung dan Matraman, di Jakarta Timur.

Saat mengunjungi konstituennya di Jalan Pulomas 8 RT 3 RW 11 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Kamis (11/1/2024), dia mengaku siap dilempar ke tempat sampah jika tidak menepati janjinya ketika terpilih.

Baca juga : Benarkan Ucapan Mahfud, Pakar Ini Sebut Korupsi Musuh Investasi

Salah satu janji yang diungkapkan di hadapan masyarakat adalah memperjuangkan agar di DKI Jakarta tidak ada lagi iuran untuk uang kebersihan.

Padahal, kata Ghozi, dalam Perda tentang Pengelolaan Sampah Nomor 3 Tahun 2013, disampaikan bahwa fasilitas dan pengelolaan sampah termasuk sarana dan prasarananya itu menjadi kewajiban pemerintah.

Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluhkan setiap bulan mereka masih diberikan kewajiban untuk iuran uang kebersihan.

"Tentu saja kalau misalkan ini terwujud saya terpilih, iuran sampah tidak gratis juga, saya siap dilempar di tempat sampah semuanya. Karena ini keseriusan kita untuk membangun bersama kebijakan keberpihakan kepada masyarakat. Ini yang dibutuhkan masyarakat," ujar politisi muda tersebut.

Baca juga : Perusahaan Kasih Bonus Karyawan Yang Rajin Lari

Upaya untuk membebaskan warga DKI dari iuran uang kebersihan, lanjut Ghozi, didapat berdasarkan hasil blusukan dan mendengar keluhan langsung dari masyarakat yang menjadi konstituennya.

"Iuran kebersihan harus gratis, bukan lima tahun kedepan bahkan selamanya. Bukan hanya di Dapil saya saja di Pulo Gadung, Cakung dan Matraman, tapi di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kita melihat sekarang kebijakan yang ada di Pemprov DKI Jakarta, belum pro rakyat. Anggota DPRD-nya, pemerintahnya belum pro rakyat," ungkapnya. 

Selain iuran uang kebersihan, program yang coba diwujudkan jika terpilih menjadi Anggota DPRD DKI adalah pangan murah, kerjaan mudah dan sehat mudah.

"Ini yang berusaha saya wujudkan dan perjuangkan. Dengan dukungan relawan tentunya," ucapnya.

Baca juga : Cara Ganjar-Mahfud Bantu Rakyat, Canangkan KTP Sakti

Hartini (46) ibu rumah tangga yang sudah 20 tahun tinggal di Jakarta mengaku senang jika iuran uang kebersihan bisa gratis.

Meski jumlahnya tidak begitu besar, namun kebijakan itu dibutuhkan masyarakat, karena bisa mengurangi beban terutama bagi keluarga tidak mampu.

"Kalau saya iuran sampah sebulan Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu. Senang kalau gratis, apalagi kalau bisa ada sembako yang murah. Kita tunggu saja semoga anggota DPRD yang terpilih bisa serius memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi suami saya kerjanya hanya serabutan," ujar ibu asal Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.