Asosiasi Presisi Minta KPU dan Bawaslu Antisipasi Kerawanan Pemilu

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi (Presisi) meminta KPU dan Bawaslu untuk bergerak cepat mengantisipasi kerawanan Pemilu. Asosiasi Presisi berpendapat, kondisi politik yang kian dinamis potensial mengancam kredibilitas dan legitimasi Pemilu 2024.

“Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) harus cepat mengantisipasi kerawanan pemilu. Tidak boleh ada kelompok yang berupaya mendelegitimasi Pemilu, lewat cara apa pun,” kata Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (13/2).

Baca juga : Ini Penjelasan Istana, Soal Kenaikan Tukin Pegawai Bawaslu, 2 Hari Jelang Pemilu

Menurut Anas, situasi terakhir menunjukkan kondisi yang mulai mengkhawatirkan. Karena itu, negara (dalam hal ini penyelenggara Pemilu) harus mengantisipasi hal tersebut. Jika tidak dilakukan dengan baik, kondisi ini akan menghasilkan Pemilu yang dianggap bermasalah dan tidak legitimate.

“Terus terang, dengan kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, negara sebenarnya sedang berada di tengah propaganda kerawanan penyelenggaraan Pemilu. Padahal, dengan seluruh sumber dayanya, negara bisa mengatasi hal tersebut. Tujuannya tentu semata-mata untuk Pemilu yang kredibel dan legitimate,” jelas Anas.

Baca juga : Bamsoet Apresiasi Kesiapan Pangdam Diponegoro & Pj Gubernur Jateng Amankan Pemilu

Wakil Ketua Umum Asosiasi Presisi Azhari Ardinal juga menuntut penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu secara baik. Azhari berpendapat, penyelenggara Pemilu harus seoptimal mungkin meminimalisir ketidakpercayaaan publik dan potensi kerawanan penyelenggaraan Pemilu.

“Harus diantisipasi dengan segala opsi dan kemungkinan. Penyelenggara tidak boleh membiarkan Pemilu kurang legitimate dan tidak dipercayai publik, apalagi sampai menciptakan kerawanan penyelenggaraan Pemilu,” tutur Azhari.

Baca juga : Aplikasi Sirekap, KPU Pastikan Data Perhitungan Suara Terbuka

Azhari mengusulkan pemerintah untuk memaksimalkan skema pelibatan pemantau independen. Menurut Azhari, dengan skema tersebut, setidaknya pemerintah berupaya untuk mendorong partisipasi publik sehingga memengaruhi penguatan legitimasi pemilu.

“Semakin banyak pemantau independen, itu berarti penyelenggaraan Pemilu semakin terbuka untuk pengawasan publik. Masyarakat pun akhirnya percaya bahwa Pemilu berlangsung dengan jurdil, dan rumor ketidaknetralan itu pun akhirnya menjadi tidak benar alias bohong belaka,” ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.