4 Daerah Di Maluku Kudu Cepat Cairin Dana Pilkada

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendesak daerah-daerah di Provinsi Maluku segera mencairkan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2020. Ini penting agar penyelenggara pilkada bisa lebih cepat dalam bekerja.

“Supaya bisa running lagi lebih cepat, daerah harus secepat mungkin NPHD diberikan,” ujarnya, kemarin. 

Tito mengatakan, berdasarkan catatan Kemendagri, tiga daerah di Provinsi Maluku penyaluran NPHD-nya saat ini masih di bawah 70 persen. Hal ini berbeda dari data yang disajikan Gubernur Maluku, Murad Ismail. 

Mantan Kapolri ini mencontohkan, berdasarkan data Pemprov Maluku, penyaluran NPHD di Kabupaten Kepulauan Seram Bagian Timur untuk KPU sudah mencapai 94,81 persen. Padahal dari data Kemendagri, penyalurannya baru 36,92 persen untuk KPU. 

Baca juga : Mendes PDTT Dianugerahi Alumni Kehormatan IPDN

Kemudian, Pemprov Maluku juga mengklaim penyaluran NPHD di Kabupaten Buru Selatan, sudah mencapai 62 persen. Padahal dari data Kemendagri penyalurannya baru 40 persen untuk KPU, Bawaslu dan Pengamanan. 

“Maluku Barat Daya 42,61 persen di catatan Pak Gubernur, di catatan kita 40 persen, Bawaslu baru 49 persen, aparat keamanan baru 50 persen,” bebernya. 

Menurut Tito, satu-satunya daerah yang penyaluran NPHD nya berjalan baik di Provinsi Maluku adalah Kabupaten Kepulauan Aru. 

Di Kabupaten yang dipimpin oleh Johan Gonga, persentase penyaluran NPHD-nya sudah 63,91 untuk KPU, 100 persen untuk Bawaslu dan 92,50 persen untuk pengamanan. “Tetap saja pencairan keempat daerah ini harus lebih dipercepat,” tuturnya. 

Baca juga : Cak Imin Minta Para Kepala Daerah Perkuat Sektor Pertanian

Di samping tuntutan untuk segera mencairkan NPHD-nya, Tito juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan agenda demokrasi untuk keberlangsungan pemerintahan di daerah ini. 

Sebab, tak hanya soal pelaksanaan pesta demokrasi, pilkada juga akan memberikan dampak berupa stimulus ekonomi. 

“Tolong prioritaskan agenda demokrasi ini. Jadi mudahmudahan saya kira nanti kami hanya menampilkan data, nanti yang penting mohon dari Bapak Gubernur ini bisa membuktikan betul-betul, karena anggaran ini bisa membantu stimulus ekonomi, karena 60 persen anggaran ini adalah untuk insentif penyelenggara. Jadi sebetulnya program padat karya, sisanya adalah untuk membeli bahan perlengkapan untuk tenda, pena, kertas dan lain-lain, sebagian lagi untuk perlindungan seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan dan lain-lain, otomatis akan bisa menghidupkan UMKM,” jelasnya. 

Menanggapi permintaan Mendagri, Gubernur Maluku, Murad Ismail berjanji dalam tempo seminggu anggaran NPHD untuk empat daerah tersebut akan digenjot pencairannya dicairkan. 

Baca juga : Bupati Luwu Utara Apresiasi PLN Gerak Cepat Pulihkan Kelistrikan

“Oh iya, ini Pak Gubernur langsung bilang ke saya, satu minggu ke depan sudah cair, terima kasih Pak Gubernur,” ujarnya. 

Diketahui, dari jumlah 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada pada Tahun 2020, empat daerah di Maluku juga ikut dalam pesta demokrasi itu, yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Buru Selatan. [SSL]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.