Bansos Diboncengi Petahana, Pilkada Berjalan Tidak Sehat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pilkada Serentak 2020 di tengah grafik Covid-19 belum melandai, berpotensi menimbulkan persoalan baru. Salah satu problem krusial, munculnya penyalahgunaan bansos untuk kepentingan politik calon petahana atau incumbent.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusa Farchan, kemarin. “Sejauh ini di beberapa daerah, program perlindungan dan jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos justru ‘diboncengi’ dengan kepentingan pencitraan kandidat petahana. Ini tentu merugikan pasangan calon lain,” kata Yusa.

Menurut dia, jika persoalan ini dibiarkan tanpa pengawasan dan penindakan hukum, pelaksanaan pilkada jadi makin kompleks karena dibayangi praktek politik transaksional, dilakukan secara terbuka.

Baca juga : Pengamat Khawatir Bansos Covid-19 Dimanfaatkan Petahana Di Pilkada

Petahana secara infrastruktur menguasai sumber daya politik dan ekonomi lokal, hendaknya tetap memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program daerah khususnya program bansos dan hibah berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19.

“Proses pemilihan kepala daerah harus menjamin berlangsungnya pertarungan fair antarpasangan calon. Pertarungan harus berbasiskan kompetensi, integritas, kapabilitas dan program-program diharapkan dapat memperkuat literasi elektoral bagi masyarakat dalam rangka menciptakan pilkada sehat dan demokratis,” jelasnya.

Yusa menuturkan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan lumpuhnya aktifitas perekonomian terutama di daerah-daerah zona merah dan melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru.

Baca juga : Beras Jangan Sampai Langka Dan Mahal Ya

Yusa berpendapat, problem utama dihadapi tentu saja adalah menurunnya daya beli sehingga berimbas pada ketidakmampuan masyarakat terutama warga miskin dalam menyediakan pasokan logistik atau kebutuhan pangan untuk rumah tangga mereka.

“Dalam situasi pandemi, model bansos sembako menjadi semakin populis dan berpotensi besar menjadi role model program unggulan kandidat kepala daerah baik petahana maupun non-petahana untuk menjaring suara. Pada titik inilah, kecenderungan terjadinya politik transaksional dan praktik vote buying akan semakin intens. Politik uang lagi-lagi menjadi masalah pelik mewarnai proses sirkulasi kepemimpinan lokal di tengah pandemi,” pungkasnya.

Syarat Dukungan Kudu Dikurangi

Baca juga : PLN Kalbar Mau Persoalan Aset Tanah Cepat Kelar

Syarat dukungan untuk maju pilkada dari jalur parpol diusulkan dikurangi. Hal ini penting agar tidak ada pasangan calon melakukan aksi borong dukungan.

Politikus Nasdem sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, untuk saat ini syarat dukungan maju pilkada dari jalur parpol sebaiknya diturunkan jadi 10 persen dari jumlah kursi di DPRD.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.