Dewan Pers

Dark/Light Mode

LaNyalla: DPD Akan Diperkuat Lewat Amandemen Konstitusi

Sabtu, 4 Desember 2021 09:26 WIB
Ketua DPD AA LaNyalla.Mahmud Mattalitti. (Foto: Humas DPD)
Ketua DPD AA LaNyalla.Mahmud Mattalitti. (Foto: Humas DPD)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan, peran dan posisi DPD perlu diperkuat. Menurutnya, penguatan akan dilakukan melalui pintu Amandemen Konstitusi.

Hal itu disampaikan LaNyalla dalam acara Forum Komunikasi dan Diseminasi Program Kerja dengan Media dan Refleksi akhir Tahun DPD RI, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (3/12). Tema yang diangkat adalah 'Penguatan Peran dan Fungsi DPD RI Sebagai Amanat Bangsa'.

"Seperti kita tahu, tahun 1999 hingga 2002, terjadi Amandemen Konstitusi. Tujuannya agar Indonesia lebih demokratis, sekaligus mengkoreksi kelemahan beberapa Pasal di naskah asli UUD 1945. Namun yang terjadi kemudian, sistem tata negara Indonesia berubah total," kata LaNyalla.

Berita Terkait : Garuda-Singapore Airlines Perkuat Kerja Sama Komersial

Menurutnya, MPR tidak lagi menjadi Lembaga Tertinggi negara. Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus, digantikan Dewan Perwakilan Daerah.

Mandat rakyat kemudian diberikan kepada dua ruang politik yaitu Parlemen dan Presiden. Di mana ,masing-masing bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui mekanisme pemilu.

"Nah, DPD yang merupakan perubahan dan penyempurnaan wujud dari utusan daerah dan golongan justru kehilangan hak dasar sebagai pemegang Daulat Rakyat yang didapat melalui Pemilu. Padahal DPD sama-sama berkeringat seperti Partai Politik," papar Senator asal Jawa Timur itu.

Berita Terkait : Pancasila, Bukti Kerukunan Antar Umat Beragama Di Indonesia

Sebelum Amandemen Konstitusi tahap 1 sampai 4, MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan mendapat mandat rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga ketiga komponen dapat mengajukan atau mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Setelah Amandemen 1 sampai 4, DPD tidak mempunyai hak itu. Inilah yang saya sebut kecelakaan hukum yang harus dibenahi. Hak DPD harus dikembalikan atau dipulihkan," tegasnya.

Sebab, dijelaskan LaNyalla, DPD adalah wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan dan entitas-entitas civil society yang non-partisan. Tetapi faktanya, mereka tidak bisa terlibat dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini.

Berita Terkait : Syarief Hasan: Preshold Dihapus Kehendak Rakyat Dan Konstitusi!

"Sejak Amandemen tahun 1999 hingga 2002, hanya partai politik yang bisa mengusung calon pemimpin bangsa ini. Lewat Fraksi di DPR RI, partai politik juga yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga," lanjut dia.

Padahal sumbangsih entitas civil society non-partisan terhadap lahirnya bangsa dan negara ini tidaklah kecil. Tetapi mereka terpinggirkan.

"Karena itulah DPD ingin melakukan penguatan fungsi kelembagaan. Mengingat Demokrasi De-sentralistik yang kita anut, adalah konsep partisipasi daerah, dalam perumusan kebijakan publik di tingkat nasional. Artinya peran DPD sangat strategis untuk mensinkronkan kepentingan daerah dengan kepentingan pusat," papar LaNyalla.
 Selanjutnya