Dewan Pers

Dark/Light Mode

Gugatannya Ditolak MK, Tamsil Linrung Malah Bersyukur

Kamis, 24 Februari 2022 20:10 WIB
Anggota DPD Tamsil Linrung (Foto: Dok. DPD)
Anggota DPD Tamsil Linrung (Foto: Dok. DPD)

RM.id  Rakyat Merdeka - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan presidential threshold yang diajukan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan lima anggota DPD: Tamsil Linrung, Fahira Idris, Edwin Pratama Putra, Bustami Zainudin, dan Fachrul Razi. MK menganggap, Gatot Cs tidak memiliki legal standing atas Pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

MK beralasan, pemegang legal standing di pasal tersebut adalah partai politik. "Menyatakan tidak menerima permohonan pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang terbuka MK, yang disiarkan di kanal YouTube MK, Kamis (23/2).

Berita Terkait : Enggartiasto Lukita: Urusan Bangsa Dan Negara Tanggung Jawab Bersama

Meski gugatannya ditolak, Tamsil Linrung tetap bersyukur. Sebab, dalam putusan itu, ada empat hakim yang dissenting opinion.

"Ini sudah lebih maju dibanding sebelumnya. Dissenting opinion sudah bertambah menjadi 4," kata Tamsil, saat dihubungi RM.id, Kamis (24/2).

Berita Terkait : Ajuan Pinjaman Ditolak, Nekat Bakar Bank

Awalnya, politisi PKS ini pede gugatanya bakal diterima. Sebab, dia merasa ada satu hakim MK lagi yang memiliki gagasan yang sejalan dengan para penggugat.

"Tadinya saya berharap Pak Aswanto yang termasuk berpendapat sejalan dengan kami. Ternyata beliau mungkin masih menunggu DPD secara kelembagaan maju bersama partai-partai non parlemen," ungkap senator asal Sulawesi Selatan itu.

Berita Terkait : Anastasia Herzigova, Hamil Tunggu Kondusif

Tamsil mengaku tak kapok. Dia bertekad bakal kembali menggugat presidential threshold melalui DPD secara lembaga dengan menggandeng partai politik.

"Selanjutnya DPD akan maju bersama PBB, mungkin ditambah beberapa partai lainnya. Setelah reses. Insya Allah pertengahan Maret. Yang jelas sudah diputuskan dalam sidang paripurna DPD," papar dia. [UMM]