Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - David Handoko Seto kaget bukan kepalang. Dia sampai geleng-geleng kepala. Heran. Juga kesal. Bulan lalu, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dia mendapati fakta mengejutkan:
Bayangkan, di saat rakyat kesulitan mendapatkan e-KTP, Bupatinya justru dicetakkan e-KTP sampai empat kali oleh petugas Dispendukcapil.
Alasannya macam-macam. Hilanglah, rusaklah, cadanganlah. Dari sekian alasan itu, tidak ada laporan ke polisi. Langsung cetak saja. Bukan hanya Bupati, mantan Kadispendukcapil seperti tak mau kalah. Bapak kepala dinas ini, e-KTP-nya dicetak sampai enam lembar! Fakta itu ditemukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur saat anggota DPRD melakukan sidak. David Handoko Seto salah satunya. Wajar dia heran campur kesal.
Itu di Jember. Di Jawa. Bagaimana dengan di wilayah-wilayah lain, di daerah-daerah kepulauan, yang relatif jauh dari pantauan, yang jaringan informasinya tak sekuat dan secanggih di kota besar? Bukankah kontrol dan manajemennya bisa lebih parah lagi? Belakangan, “dugaan” itu ternyata salah. Karena, di Jakarta pun, di ibukota negara, kota yang sangat canggih, yang semua alat kontrolnya ada, manajemen e-KTP-nya juga bermasalah.
Sabtu lalu (8/2) sebuah karung berisi ribuan e-KTP ditemukan berceceran di Kelurahan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. E-KTP tersebut berceceran di areal persawahan. Jadi mainan anak-anak. Dilempar-lempar. Jumlahnya mencapai 2.005 lembar. Ada yang sudah rusak. Ada pula yang masa berlakunya sudah habis.
Baca juga : Surat Bush, Pujian Bill
Sebelumnya, di Bogor dan Banten, juga ditemukan hal serupa. Berceceran. Di Jakarta, pernah duga ditemukan pemalsuan e-KTP di salah satu pasar. Ada juga yang memperjualbelikan blanko e-KTP di toko online. Penjualan dokumen, data rahasia dan data pribadi itu seperti menjual panci atau sepatu kulit di toko online. Begitu mudah dan terbukanya.
Kok begini sih manajemen, sistem dan kontrol terhadap e-KTP? Padahal, ini data sangat penting. Rahasia. Kok bisa “bocor”. Tak heran kalau kemudian berkembang isu macam-macam. Ada yang mengaitkan bocornya “e-KTP” ini dengan pilpres dan pemilu legislatif tahun depan. Ada yang curiga, e-KTP ini disalahgunakan untuk dipakai warga negara tertentu yang masuk secara ilegal ke Indonesia.
Ada juga yang khawatir jadi alat penipuan. Macam-macam. Kekhawatiran itu wajar. Karena, e-KTP sangat penting untuk segala keperluan administratif di negeri ini. Dari kelahiran sampai kematian, butuh KTP. Jadi wajar kalau isunya liar.
Kemana-mana. Apalagi di tahun politik. Sungguh disayangkan. Negara sebesar ini, kok manajemennya kacau. Ketika orang lain sudah bolak-balik ke luar angkasa, sudah membuat robot canggih, atau kartu chip yang ditanam di bawah kulit, masa’ kita masih sibuk ngurus e-KTP yang tercecer di sawah.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
