Kabinet Pro Rakyat

KIKI ISWARA DARMAYANA

RM.id  Rakyat Merdeka - Oktober adalah bulan politik nasional. Anggota DPR dan DPD periode 2019 2024 akan dilantik pada 1 Oktober 2019.

Agenda politik setelah itu adalah pelantikan Presiden dan Wapres di depan sidang MPR 20 Oktober mendatang. berikutnya, yang juga penting adalah pelantikan kabinet baru.

Siapa-siapa yang bakal dipilih jadi menteri dan ketua lembaga setingkat menteri, akan menentukan sukses atau tidaknya kabinet menjalankan visi dan misi Presiden.

Pertama, mereka yang duduk di kabinet haruslah orang-orang yang peduli rakyat kecil. kedua, mereka yang jadi menteri, bukan hanya pandai menyusun konsep, tetapi sekaligus jadi eksekutor.

Baca juga : Menteri Anti Makelar Proyek

Sehingga apa yang digagas bukan hanya sekedar jadi rencana, tapi mesti jadi sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi rakyat. Kita berharap tokoh-tokoh yang terpilih jadi menteri bukanlah orang yang bisa ditekan kanan kiri.

Seorang menteri itu harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Artinya, menteri itu mesti punya empati yang tinggi terhadap masyarakat miskin atau belum sejahtera.

Jadi kabinet baru nanti harus benar benar pro rakyat. Menteri-menteri mesti jadi pelayan bagi mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Para peminpin Parpol koalisi tentu sudah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk disampaikan ke Presiden Jokowi. Begitu pula berbagai organisasi profesi, juga mesti segera menyiapkan orang-orangnya.

Baca juga : Jangan Peras Calon Investor

Tentu tokoh-tokoh itu mesti punya rekam jejak yang baik. Terutuma dekat dengan rakyat. Dekat di sini, bukan hanya hati dan pikiran, tapi tangannya pun nyambung ke rakyat.

Rakyat itu butuh lapangan pekerjaan, sarana pendidikan dan kesehatan. Rakyat juga butuh jaringan irigasi, jalan raya, sarana angkutan kereta api, pelabuhan dan bandar udara.

Oleh karena itu, hanya menteri menteri yang punya empati terhadap rakyat kecil yang perlu dipertahankan. Menteri yang tak peduli atau jauh dari rakyat, tak perlu dipilih lagi.

Orang yang tak mau jadi pelayan rakyat, jangan dipilih jadi menteri. Kalau dipilih, dia hanya akan jadi beban Presiden. Sekali lagi pimpinan Parpol koalisi boleh mengajukan calon-calon menteri ke Presiden.

Baca juga : Ekonomi Rusak Gara-gara Izin

Tetapi yang memutuskan siapa yang layak jadi menteri adalah Presiden. Ini hak prerogatif. Tapi kita yakin Presiden sudah memiliki banyak informasi, siapa saja tokoh yang dekat dengan rakyat dan siapa yang tidak pernah bersentuhan dengan orang-orang di bawah. ***

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.