Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Nolak Jenazah dan Jabodetabek

Minggu, 12 April 2020 06:06 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Di Semarang, ada warga yang menolak jenazah perawat yang positif Corona. Marah? Pasti. Karena, para tenaga kesehatan yang sudah berjuang di tengah kurangnya perlindungan dan peralatan, sangat tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu.

Peristiwa di Semarang, ketika seorang jenazah perawat ditolak, bukan yang pertama. Di beberapa daerah juga ada kejadian serupa.

Sebelumnya, di wilayah lain di Jawa Tengah, di Banyumas, bahkan ada yang melempari petugas dengan batu. Mereka juga membunyikan kentongan, seolah ada sesuatu yang sangat berbahaya di wilayah mereka.

Baca juga : Dan, Ibnu Sina Pun Tersenyum

Di Lampung, ada yang memasang spanduk penolakan berukuran cukup besar. Spanduk berlatar merah tersebut disertai gambar batu nisan dan jenazah berkain kafan. Di Gowa, Sulsel, juga terjadi penolakan.  

Kenapa ada warga yang menolak jenazah pasien atau tenaga medis yang positif Corona? Bisa jadi, karena tidak tahu. Mereka mengira, jenazah tersebut berbahaya. Masih bisa menularkan Corona.

Kenapa tidak tahu? Karena kurangnya sosialisasi. Bisa juga karena memang bandel. “Pokoknya tolak. Tidak bisa dimakamkan di tempat kami!”

Baca juga : Membayangkan Langkah JK

Pemerintah sudah mengimbau, MUI juga turun tangan, mengeluarkan fatwa. Apa karena pesannya tidak sampai? Bisa jadi. Bisa juga karena komunikasi yang mampet. Atau kurang gencar.

Di sinilah pentingnya sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di semua lini dan sektor. Karena sudah berstatus darurat, Corona perlu dihadapi dengan semangat kedaruratan.  

Bukan hanya di daerah, di pusat pun, koordinasi dan komunikasi mengenai Corona, juga dikritik. Bahkan ada yang meminta supaya Menteri Kesehatan mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu mengurus Corona.

Baca juga : DPR, Tunda Dululah…

Jubir pemerintah juga disorot karena dinilai kurang cakap dan kurang berkoordinasi. Komunikasinya kurang rapi. Tumpang tindih. Saling bantah.

Kekurangan ini mestinya jadi pelajaran sangat berharga. Karena, setelah DKI Jakarta, Kemenkes juga sudah menyetujui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Bogor, Depok dan Bekasi. Tangsel dan Kota Tangerang juga sedang menunggu izin.

Ini perlu koordinasi yang matang dan cermat di segala sektor. Transportasi misalnya, jangan ada kekacauan lagi. Sosialisasi, koordinasi serta komunikasi, sangat penting. Jangan ada ego sektoral apalagi politiking. Menumbuhkan kepercayaan publik, juga penting.(*)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.