Dark/Light Mode
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
RM.id Rakyat Merdeka - Di Semarang, ada warga yang menolak jenazah perawat yang positif Corona. Marah? Pasti. Karena, para tenaga kesehatan yang sudah berjuang di tengah kurangnya perlindungan dan peralatan, sangat tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu.
Peristiwa di Semarang, ketika seorang jenazah perawat ditolak, bukan yang pertama. Di beberapa daerah juga ada kejadian serupa.
Sebelumnya, di wilayah lain di Jawa Tengah, di Banyumas, bahkan ada yang melempari petugas dengan batu. Mereka juga membunyikan kentongan, seolah ada sesuatu yang sangat berbahaya di wilayah mereka.
Baca juga : Dan, Ibnu Sina Pun Tersenyum
Di Lampung, ada yang memasang spanduk penolakan berukuran cukup besar. Spanduk berlatar merah tersebut disertai gambar batu nisan dan jenazah berkain kafan. Di Gowa, Sulsel, juga terjadi penolakan.
Kenapa ada warga yang menolak jenazah pasien atau tenaga medis yang positif Corona? Bisa jadi, karena tidak tahu. Mereka mengira, jenazah tersebut berbahaya. Masih bisa menularkan Corona.
Kenapa tidak tahu? Karena kurangnya sosialisasi. Bisa juga karena memang bandel. “Pokoknya tolak. Tidak bisa dimakamkan di tempat kami!”
Baca juga : Membayangkan Langkah JK
Pemerintah sudah mengimbau, MUI juga turun tangan, mengeluarkan fatwa. Apa karena pesannya tidak sampai? Bisa jadi. Bisa juga karena komunikasi yang mampet. Atau kurang gencar.
Di sinilah pentingnya sosialisasi, komunikasi dan koordinasi di semua lini dan sektor. Karena sudah berstatus darurat, Corona perlu dihadapi dengan semangat kedaruratan.
Bukan hanya di daerah, di pusat pun, koordinasi dan komunikasi mengenai Corona, juga dikritik. Bahkan ada yang meminta supaya Menteri Kesehatan mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu mengurus Corona.
Baca juga : DPR, Tunda Dululah…
Jubir pemerintah juga disorot karena dinilai kurang cakap dan kurang berkoordinasi. Komunikasinya kurang rapi. Tumpang tindih. Saling bantah.
Kekurangan ini mestinya jadi pelajaran sangat berharga. Karena, setelah DKI Jakarta, Kemenkes juga sudah menyetujui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Bogor, Depok dan Bekasi. Tangsel dan Kota Tangerang juga sedang menunggu izin.
Ini perlu koordinasi yang matang dan cermat di segala sektor. Transportasi misalnya, jangan ada kekacauan lagi. Sosialisasi, koordinasi serta komunikasi, sangat penting. Jangan ada ego sektoral apalagi politiking. Menumbuhkan kepercayaan publik, juga penting.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.