Dark/Light Mode
Sebelumnya
Kenapa sistem (misalnya sistem pemilu) tidak dirombak total? Kenapa dibiarkan begitu lama sehingga para pimpinan daerah harus pontang-panting mengembalikan modal?
“Membiarkan” sistem yang salah, sama saja dengan membuka jalan bagi kepala daerah untuk terus terpeleset. Sementara kita tahu, sudah ratusan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Potensi itu masih tetap ada.
Baca juga : Banjir: Hentikan Politisasi Itu…
Sistem, itu satu soal. Masalah lainnya, KPK. Walau kita perlu mengapresiasi beberapa langkah KPK, termasuk OTT, kinerja KPK dinilai belum oke. Misalnya, ada yang sudah menjadi tersangka bertahun-tahun, tapi prosesnya belum selesai-selesai. Ada yang namanya sudah terang benderang, dan diduga kuat terlibat, malah terkesan “dianakemaskan”.
Bahkan ada yang mencurigai, dalam kasus tertentu, KPK terkesan “melokalisir” kasus hanya pada sebagian orang saja, sedangkan yang lain terkesan “diselamatkan”.
Baca juga : Menunggu Nasib “Pasal Karet”
Sekarang, tinggal menunggu reaksi KPK atas kritikan-kritikan tersebut. Bahwa beberapa OTT dinilai sebagai prestasi, iya. Oke. Tapi, masih ada yang kurang oke, ada yang perlu digenjot di balik prestasi itu.
Dan, yang tak kalah pentingnya, jangan sampai beberapa OTT menenggelamkan kasus-kasus lain. KPK harus tetap tegak lurus. Jangan bengkok-bengkok. Karena, KPK tetap menjadi harapan rakyat.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
