Sebelumnya
Jika realisasi inflasi tahun depan di angka 3 persen, Lanjut Yusuf, pekerja akan melakukan penyesuaian konsumsi. Artinya, kinerja sektor konsumsi makin tertekan.
“Kalau dengan kondisi itu tidak ada tambahan insetif dari Pemerintah, maka kelas menengah ke bawah makin tertekan ekonominya. Efek turunannya, pertumbuhan ekonomi bisa ikut terganjal,” kata Yusuf.
Baca juga : Kemenhub Harap Bandara Ngloram Percepat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
Menurutnya, jika pada akhirnya Pemerintah menyiapkan program insentif yang mirip dengan tahun ini akan menimbulkan masalah lain.
“Ini akan jadi buah simalakama, mengucurkan lagi berbagai insentif, tapi di saat bersamaan Pemerintah berjuang menekan defisit fiskal,” ujar Yusuf.
Baca juga : Menko Airlangga Ajak Investor Investasi Di Kawasan Ekonomi Khusus
Lebih detail, Yusuf menilai, rendahnya kenaikan UMP akan membuat pemulihan dunia usaha semakin lambat.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, kenaikan UMP 2022 sebesar 1,09 persen merugikan pekerja.
Baca juga : Pesan Sandiaga Ke Santri: Berani Wirausaha Dan Kuasai Teknologi
“2021 tidak ada kenaikan UMP. Dan, kenaikan UMP sebesar 1 persen ini tidak sejalan dengan inflasi yang mulai naik,” ujar Tauhid.
Akibatnya, upah buruh akan tergerus inflasi, sehingga pemulihan ekonomi melalui konsumsi masyarakat menjadi terhambat. [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.