RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto curhat kecilnya anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan). Sudah kecil, kata dia, anggarannya dipotong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Meski begitu, Prabowo nggak marah, karena pemotongan dilakukan untuk penanganan Covid-19 dan pengentasan kemiskinan.
Curhat Prabowo itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada 2 ribu Bintara Pembina Desa (Babinsa) Kodam I/Bukit Barisan di Medan, Jumat (27/1).
Ketua Umum Gerindra itu mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia sekarang kurang dari 0,8 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB). Anggaran ini lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Anggaran pertahanan mereka tiga lipatnya.
“Saya sudah sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR bahwa anggaran pertahanan kita termasuk salah satu yang paling kecil di Asia,” ujarnya.
Baca juga : Duet Prabowo-Muhaimin Kok Belum Naik Pelaminan
Prabowo mengungkapkan, sebelumnya Presiden Jokowi ingin menaikkan anggaran pertahanan. Namun, niat baik itu terkendala pandemi Covid-19 yang mengganggu perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Alhasil, Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara (APBN) banyak digunakan untuk penanganan kesehatan dan mengentaskan kemiskinan.
Dengan situasi tersebut, Prabowo mengaku, tak bisa menuntut kenaikan anggaran pertahanan. Hanya saja, ia memiliki satu permintaan. Yakni, agar anggaran pertahanan cepat direalisasikan.
"Kita tak menuntut anggaran pertahanan harus naik. Sebagai Menhan, saya menyampaikan ke Menkeu, saya tidak minta anggaran pertahanan tidak naik di atas 0,8 persen, tapi saya minta anggarannya cepat diturunkan," ungkap Prabowo.
Sebab, kata dia, masalahnya ada kerumitan pencairan anggaran pertahanan di Kementerian Keuangan. "Jangan anggaran itu tertahan oleh birokrasi, oleh kertas ini, itu. Kadang-kadang minta apapun birokrasi. Dapat izin satu saja bisa berbulan-bulan. Itu saja saya minta dari Menkeu. Jangan anggaran itu ditahan-tahan. Itu yang saya minta," tukasnya.
Baca juga : Alunan Sholawat Serta Doa Untuk Ganjar Pranowo Berkumandang Di Karawang
Tahun ini, Kemhan mendapatkan alokasi anggaran Rp 134,3 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun lalu yang Rp 133,4 triliun dan 2021 yang Rp 125,9 triliun. Namun, lebih kecil dibandingkan anggaran 2022 yang mencapai Rp 136,9 triliun.
Berdasarkan dokumen Kemenkeu, anggaran pertahanan tahun ini naik Rp 2,4 triliun dari usulan awal Pemerintah. Anggaran pertahanan untuk pengadaan, pemeliharaan, perawatan, peningkatan, sarana dan prasarana, dukungan alutsista, dan pemenuhan Minimum Essential Force (MEF).
Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada awal September 2022, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), M. Herindra menjelaskan, alokasi anggaran direncanakan untuk sejumlah pos Kemenhan dan TNI serta belanja berdasarkan jenisnya. Secara rinci, anggaran program pelaksanaan tugas TNI sebesar Rp 3,62 triliun, program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit sebesar Rp 12,35 triliun, program kebijakan dan regulasi pertahanan sebanyak Rp 24,68 miliar.
Selanjutnya program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan Sarpras Pertahanan sebesar Rp 35,19 triliun. Kemudian, pagu anggaran program pembinaan sumber daya pertahanan sebesar Rp 338,86 miliar. Ada juga untuk program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan sebesar Rp 607,89 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp 79,77 triliun.
Baca juga : Mega-Erick Makin Mesra
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan, anggaran Rp 134 triliun itu dibagi ke tiga matra TNI, Mabes TNI, dan Kemenhan. Padahal, kondisi alat utama sistem pertahanan (alutsista) perlu peremajaan. Sehingga diperlukan ada penambahan anggaran.
"Ya, karena alutsistanya sudah relatif tua, perlu reorganisir dan sebagainya, termasuk pemeliharaan. Jadi, ya memang butuh uang ya. Makanya, minimal sesuai dengan janji Presiden, 1,5 persen dari PDB, itu sekitar Rp 225 triliun," pungkas kader PDIP itu.
Pengamat militer, Beni Sukadis membenarkan soal pernyataan Prabowo yang menyebut anggaran pertahanan di Indonesia tergolong kecil. Menurut Beni, dalam 10 tahun terakhir, rata-rata anggaran untuk pertahanan hanya 0,8 persen dari PDB.
Dia menyarankan, pengembangan alutsista menjadi prioritas dalam rencana jangka panjang TNI. Walaupun hal tersebut bakal membuat anggaran pertahanan menjadi sesuatu yang relatif kecil.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.