RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengelola pagu anggaran sebesar Rp 45,66 triliun pada tahun 2021. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, arah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi mengungkapkan, alokasi terbesar menurut jenis belanja adalah belanja modal Infrastruktur yaitu 23,66 triliun atau 51,83 persen. Sedangkan alokasi menurut sumber pendanaan berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 5,66 triliun, Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri sebesar Rp 801,11 miliar.
Baca juga : Harta Menparekraf Sandiaga Uno Rp 5 Triliun, Asetnya Juga Ada Di Singapura Dan AS
"Sementara Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU-AP) tahun 2021 sebesar Rp 246,74 miliar untuk Pembangunan dan Pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare," ungkap BKS dalam konferensi pers Capaian Kinerja Kementerian Perhubungan 2020 dan Outlook 2021 secara virtual, Rabu (23/12).
Di tahun 2020, mantan Dirut Angkasa Pura ll ini mengaku anggaran kementeriannya lebih banyak dialokasikan untuk memberikan layanan transportasi yang optimal dan memperhatikan aspek kesehatan di masa pandemi. Menurutnya, dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah dilakukan beberapa upaya seperti penerbitan regulasi pengendalian transportasi. Sehingga, pelayanan transportasi tetap berjalan walaupun di tengah pandemi.
Baca juga : Polda Metro Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Keramaian Tahun Baru 2021
Selain itu, Kemenhub juga melakukan realokasi anggaran untuk pengadaan APD dan alat pencegah Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp 218,25 miliar dan tahun 2021 Rp 334,77 miliar. Untuk mendukung sektor pariwisata, Kemenhub memberikan subsidi pariwisata berupa dukungan anggaran untuk 5 Daerah Pariwisata Super Prioritas sebesar Rp 2,69 triliun tahun 2020 dan Rp 1,31 triliun pada tahun 2021. Anggaran untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan total sebesar Rp 2,99 triliun untuk tahun 2020, Rp 1,7 triliun untuk 2021.
Menhub menuturkan, pihaknya juga mengalokasikan subsidi biaya kalibarasi Kalibrasi Penerbangan, Biaya Subsidi PJP2U serta Subsidi Rute Pelayanan Angkutan Umum untuk KSPN sebesar Rp 443 miliar tahun 2020 dan Rp 1,48 triliun tahun 2021.
Baca juga : PDIP Unggul Di Pilkada Papua, Ini Pesan Ketum Megawati
"Selain itu, telah dilaksanakan program padat karya yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan menyerap sebanyak lebih dari 23 ribu lebih tenaga kerja," jelasnya. [KPJ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.