Sebelumnya
Pada 30 Desember 2020, pemerintah mengeluarkan Permentan No 45/ 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Peraturan baru itu melengkapi keputusan anggaran subsidi pupuk tahun 2021 sebesar Rp 25,3 triliun, cukup memadai untuk alokasi pupuk bersubdisi 8,2 juta ton. Pemerintah melakukan reformasi atau penajaman subsidi pupuk, setidaknya melalui dua cara. Pertama, mengurangi atau realokasi subsidi pupuk untuk program prioritas pembangunan pertanian, dan ketahanan pangan lainnya. Kedua, mengubah format subsidi produksi pupuk, dari subsidi kepada industri pupuk–melalui subsidi harga gas, menjadi subsidi langsung kepada petani. Kebijakan baru subsidi pupuk langsung kepada petani ini, dilaksanakan melalui sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan penggunaan Kartu Tani oleh petani yang berhak.
Postif dan Negatif Subsidi Langsung.
Positif:
1. Harga pupuk : Mengikuti mekanisme pasar.
2. Ketersediaan: Petani bebas memilih pupuk yang diinginkan.
Baca juga : Mengusir Duta Besar Singapura Dari Indonesia?
3. Nilai subsidi pemerintah: Jika harga pupuk turun, beban subsidi pemerintah turun.
4. Distribusi: Memiliki banyak sumber pasokan.
5. Piutang subsidi pemerintah: Tidak ada piutan produsen.
6. Jenis & kualitas pupuk: Tidak ada impor produk jadi pupuk
Negatif:
Baca juga : Jokowi Di Tengah Putin Dan Zelenskyy
1. Harga pupuk fluktuatif.
2. Ketersediaan: Pemerintah tanggungjawab atas ketersediaan pupuk.
3. Nilai subsidi: pemerintah bisa overbudget.
4. Distribusi: Wilayah kecil kesulitan pupuk jika harga naik.
5. Piutang subsidi pemerintah: pemerintah harus siapkan cash-flow di muka.
Baca juga : Ekonomi Kapitalistis VS Ekonomi Kerakyatan
6. Jenis & kualitas Pupuk: Pemerintah sulit memantau kualitas pupuk.
Kesimpulan: pikirkan 5 X untuk terapkan subsidi pupuk secara langsung; lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Subsidi dengan sistem sekarang sebetulnya sudah cukup baik dan efisien, asal didukung oleh data yang akurat dan pengawasan masyarakat (khususnya petani) dan DPR yang ketat.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.