Sebelumnya
Pihak Kompolnas juga senang dengan kerja tim khusus. Kompolnas menyatakan, temuan rekaman CCTV yang diklaim bisa mengungkap kematian Brigadir J, merupakan kabar baik. Rekaman CCTV ini diharapkan bisa mengungkap konstruksi kasus yang menewaskan Brigadir J.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti meyakini, segala penyelidikan yang didukung scientific crime investigation (SCI) hasilnya pasti akan valid. Karenanya, dia meminta publik bersabar menunggu hasil kerja tim khusus. "Jika pemeriksaan terhadap CCTV tersebut sudah selesai, pasti hasilnya akan disampaikan kepada publik," yakin Poengky.
Baca juga : Dubes RI Fientje Suebu Serahkan Surat Kepercayaan Untuk Niue
Sedangkan Komnas HAM mengklaim telah memperoleh sejumlah informasi saat penyelidikan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J yang juga ajudan Sambo itu. Contohnya, peretasan ponsel yang dialami keluarga Brigadir J setelah kejadian.
"Ada soal pemblokiran, ada soal peretasan yang itu berbeda problemnya. Terkait peretasan, kami dapatkan informasi yang cukup detail,” terang Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, kemarin.
Baca juga : Titah Sukur Di Rakor Jabar: Kader Banteng Harus Turun Ke Rakyat
Anam bilang, Komnas HAM sudah memperoleh informasi soal peretasan secara terperinci mengenai kapan, siapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. “Termasuk apakah ada yang hilang atau tidak. Sepanjang yang kami dapat dengan background orang tua, pasti berhubungan dengan ini,” paparnya.
Terpisah, koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menegaskan, sudah sewajarnya Jokowi memberikan perhatian terhadap kasus yang menimpa Brigadir J. Sebab, pertaruhannya bukan cuma institusi Polri, tapi juga pemerintahan Jokowi.
Baca juga : Gus Falah: Puan Tak Perlu Polesan Opini Publik, Dari Dulu Memang Doyan Turun Ke Rakyat
"Kasus ini sudah jadi keprihatinan dan kegelisahan nasional. Maka, wajar Jokowi bertanggung jawab terhadap yang dilakukan anak buahnya," ucap Kamarudin, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sebenarnya, lanjut Kamarudin, ada atau tidaknya instruksi dari Jokowi, Polri harus bekerja profesional. "Tapi, karena ini sudah jadi kegelisahan dan keprihatinan nasional, ya wajar Presiden memberikan perhatiannya supaya polisi lebih serius dan tidak lagi merekayasa perkara ini," pungkas dia.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.