Sebelumnya
Ketua Komisi XI DPR, Dito Ganinduto berada di pihak yang kontra. Dia menyatakan, pengumuman PSBB menimbulkan sentimen negatif di pasar dan investor. Padahal, kebijakan yang diambil harusnya menjaga momentum stabilitas sektor keuangan di tengah upaya pemerintah menyelaraskan pemulihan kesehatan, sosial, dan perekonomian.
Melihat pro kontra ini, mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI kompak dalam penanganan pandemi Covid-19. Jimly menduga, kebijakan PSBB ini diputuskan Pemprov DKI Jakarta tanpa melakukan koordinasi dengan Pusat
Baca juga : Aneh, Kita Punya NIK Tapi Tak Tahu Berapa Jumlah Penduduk
“Kenapa tidak adakan dulu konsultasi dan koordinasi sebelum buat keputusan dan pengumuman tentang PSBB dan sebagainya. Pemda dan Pempus jangan terus-terusan berbeda dalam penanganan Covid-19," ucapnya, di akun Twitter @JimlyAs, kemarin.
Dia meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, mengutamakan kepentingan warga. Selain itu, kebijakan diambil seharusnya tak untuk kepentingan politik tertentu. “Bikin malu dan malah bahayakan keselamatan warga. Inisiatif bisa dari Pemda/Pempus. Yang penting saling kontak. Jangan main politik terus,” tegasnya.
Baca juga : Bekas Menhan dan Seskab Bersaing Jabat PM Jepang
Saran serupa disuarakan Ketua DPR, Puan Maharani. Dia mendesak Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI meningkatkan koordinasi dan konsisten saat menerapkan kebijakan PSBB. "Jika diputuskan menerapkan PSBB, maka harus konsisten dalam pelaksanaan dan pengawasannya," tegasnya, kemarin. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.