RM.id Rakyat Merdeka - Hilangnya taring KPK bukan lagi kabar burung, juga hoaks. Tapi ini fakta. Buktinya, ilmiah.
Hal itu dibeberkan dalam hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI). Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menjelaskan, saat ini, tingkat kepercayaan publik ke KPK hanya menempati peringkat 7 dari 12 lembaga yang diteliti. Padahal, dalam survei-survei sebelumnya, KPK selalu ada di peringkat pertama.
Lembaga yang mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat saat ini adalah Presiden. Kemudian disusul Pemerintah Provinsi, Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Gugus Tugas Covid-19. "KPK jauh di bawah," ujar Djayadi, saat merilis survei secara virtual, kemarin.
Baca juga : Trump Atau Biden Dijadikan Taruhan
Untuk KPK, jika diukur dengan skala 1 sampai 100, hanya 7 yang sangat percaya kepada lembaga yang dipimpin Komjen Pol Firli Bahuri tersebut. Sisanya, 60 cukup percaya, 24 tidak percaya, 3 sangat tidak percaya, dan 6 tidak merespons.
Temuan itu adalah satu dari beberapa pertanyaan lain dari survei dengan tema besar, “Tren Persepsi Korupsi di Masa Wabah Covid-19”. Survei LSI ini dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, dan lintas agama, gender, usia dan etnis.
Survei dilakukan dalam kurun waktu 13-17 Oktober 2020 melalui sambungan telepon. Margin of error diperkirakan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Pegiat antikorupsi yang juga mantan jubir KPK, Febri Diansyah kaget saat mengetahui rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK. "Agak kaget juga, ketika melihat salah satu slide ya, dari sana disebutkan tingkat kepercayaan terhadap KPK itu berada di nomor urut ke-7," ucap Febri, yang menjadi penanggap hasil survei itu.
Kendati demikian, Febri menganggap KPK masih punya kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan publik di tengah pandemi. Caranya, fokus pada kegiatan yang berdampak langsung pada publik, bukan seremonial belaka. Menurut Febri, kegiatan seremonial justru makin menurunkan kepercayaan publik. "Pendekatan-pendekatan yang cenderung seremonial, apalagi gimmick, itu akan sulit sekali diterima masyarakat," sebutnya.
Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan mengaku, saat rapat di Senayan, dia sudah mengingatkan KPK agar energinya difokuskan untuk mengawasi besarnya anggaran penanganan Covid-19. Sebab, dengan aturan yang ada saat ini, pemerintah bisa sangat leluasa mengelola dana. Tanpa pengawasan yang ketat dari penegak hukum, khususnya KPK, dikhawatirkan ada penyimpangan.
Baca juga : Mahalnya Politik Pangan
"Waktu itu direspons Ketua KPK, akan menuntut pidana mati koruptor di sektor dana penanganan Covid. Nyatanya, sampai hari ini belum ada hasil kerja KPK soal ini," kata Hinca, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Politisi Partai Demokrat itu akan menagih kembali hal yang sama dalam rapat dengan KPK yang akan datang. Menurutnya, KPK harus segera menjawab dan membuktikan kinerjanya. Apalagi ini persoalan uang negara dalam jumlah yang cukup besar. Harus tepat sasaran dan tidak boleh ada penyimpangan. "Saya minta KPK segera menjelaskan apa temuannya dan apa penyebabnya mengapa rakyat tidak percaya pada KPK," harapnya.
Bagaimana tanggapan KPK? Sejumlah komisioner, termasuk Firli Bahuri masih bungkam. Demikian juga dengan Jubir KPK, Ali Fikri. [SAR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.