RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi Energi DPR dari Fraksi PKS, Rofik Hananto soroti lambannya PT Freeport Indonesia membangun Smelter.
Rofik meminta pemerintah menolak permohonan Freeport Indonesia yang ingin menunda penyelesaian pembangunan smelter dari target tahun 2023 menjadi 2024.
“Pemerintah jangan sampai melanggar Undang undang No 3 tahun 200 tentang Minerba yang baru disahkan,” kata Rofik, Senin (31/8).
Baca juga : Usulan Kader Gerindra: Supaya PEN Terserap Maksimal, Jadikan Pemda Lokomotif Utama
Dalam Undang undang Minerba Pasal 170A ayat 1, disebutkan bahwa dalam jangka 3 tahun di akhir tahun 2023, smelter sudah harus ada dan perusahaan dilarang mengekspor konsentrat tambang.
“Pembangunan smelter adalah amanah undang-undang. Ini merupakan kehendak masyarakat yang ingin sektor pertambangannya mampu menghasilkan produk bernilai tinggi yang akan memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemakmuran rakyat. Sudah saatnya rakyat menikmati hasil kekayaan alamnya dan tidak boleh ada lagi ekspor bahan mineral mentah,” tegasnya.
Melalui proses pemurnian ini, ia berharap ada proses yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah bagi masyarakat dan negara. Sudah saatnya, Bangsa Indonesia mandiri mengolah hasil kekayaan alamnya sendiri.
Baca juga : HUT 75 Harus Memotivasi DPR Tingkatkan Kinerja
“Mungkin keuntungan korporasi sedikit berkurang atau dipandang kurang ekonomis. Tetapi keuntungan bagi masyarakat akan sangat banyak. Ada pembukaan lapangan kerja, peningkatan daya beli, kemampuan teknologi dan ketrampilan kerja serta juga mengurangi kesenjangan,”ujarnya.
Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah konsisten serta bersikap tegas dan berwibawa dalam menjalankan amanat UU Minerba, sehingga cita-cita bangsa Indonesia dalam amanat konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum dapat terwujud.
Diketahui, PT Freeport Indonesia meminta kepada pemerintah pembangunan pabrik smelter yang semula harus beroperasi pada 2023 mundur menjadi 2024.
Baca juga : Subsidi Pulsa Harus Tepat Sasaran Agar Tingkatkan SDM Unggul
Wakil Direktur Utama PT Feeport Indonesia, Jenpino Ngabdi menjelaskan, hal ini dikarenakan kontraktor pembangunan smelter menyatakan tidak bisa membangun smelter apabila didesak pada 2023 mendatang.
Saat ini progress pembangunan smelter baru 5,86 persen. Padahal harusnya, memasuki semester kedua tahun ini target pembangunan smelter menginjak 10,5 persen. [FIK]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.