RM.id Rakyat Merdeka - Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah digodok DPR mewacanakan akan menaikkan syarat pendidikan capres. Dari yang boleh tamatan SMA menjadi minimal lulusan sarjana. Syarat ini bikin PDIP ngamuk. Ada yang nilai wajar kubu banteng ngamuk, karena ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, hanya tamatan SMA. Kalau aturan ini digolkan, dan Mega masih mau nyapres di 2024, otomatis akan terganjal.
Syarat ini tertuang dalam Pasal 182 ayat (2) draf RUU Pemilu. Di sana disebutkan, calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD Provinsi, bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota serta anggota DPRD Kabupaten/Kota, harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah lulusan pendidikan tinggi atau yang sederajat.
Baca juga : Jokowi: Ujian Berat, Kita Harus Selalu Waspada Dan Siaga
Syarat ini naik kelas dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di sana disebutkan, syarat pendidikan capres adalah SMA atau sederajat.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat “ngamuk” dengan kenaikan syarat ini. Dengan tegas, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menolak. Dia ingin, syarat pendidikan untuk capres hingga caleg tetap seperti dulu, cukup SMA atau sederajat. "Ya, tidak setuju,” kata anggota Komisi II DPR ini, kepada wartawan, kemarin.
Baca juga : Keluarga Minta Harun Masiku Serahkan Diri Ke KPK
Menurutnya, dalam kontestasi politik tak boleh ada syarat neko-neko. Sebab dalam kontestasi ini, pemilihan dilakukan rakyat secara langsung. Untuk melihat kualitas capres dan calon, biar masyarakat yang menentukan. “Serahkan saja kedaulatan kepada rakyat untuk bisa menentukan pilihan," katanya.
PAN dan PKS tak sependapat dengan PDIP. Mereka merasa cocok dengan aturan yang ada dalam RUU Pemilu. Bagi mereka, syarat pendidikan capres memang harus dinaikkan.
Baca juga : Basarnas: CVR Sriwijaya Air SJ182 Belum Ditemukan
Politisi PAN, Guspardi Gaus beralasan, calon pemimpin harus memiliki kualitas dan kuantitas mumpuni. Sebab, mereka akan mengurus negara. “Semangat untuk meningkatkan kualitas pemimpin sangat baik. Kami mendukung itu,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Dia mengakui, peningkatan syarat pendidikan tidak menjadi jaminan kualitas seseorang. Tapi, paling tidak, ada semangat untuk memperbaiki kualitas pejabat negara di negeri ini. “Masak iya, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, pemimpinnya masih SMA,” ledek anggota Komisi II DPR ini.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.