RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah diminta melaksanakan tes Covid-19 di 270 daerah yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Tindakan ini perlu diambil, bila pemerintah ngotot tidak mau menunda Pilkada pada 9 Desember 2020.
Demikian disampaikan pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono di sebuah acara webinar yang ditayangkan akun youtube Ikatan Alumni (ILUNI) UI, kemarin.
Baca juga : Stunting Di Tengah Covid-19, Wapres: Pemerintah Daerah Harus Inovatif
Pandu mengatakan, melalui peningkatan tes Covid-19, pemerintah punya pemetaan yang baik terkait kondisi pandemi per wilayah di masa kampanye hingga hari pencoblosan nanti. Sehingga kebijakan-kebijakan untuk menekan kasus penularan akan lebih terukur. “Kalau mau menyelenggara kan Pilkada dengan baik, ting kat kan testing (Covid-19) di daerah-daerah Pilkada ini,” ujarnya.
Secara teknis, Pandu menyebut, jika kesulitan melakukan tes Covid-19 melalui metode real time polymerase chain reaction (PCR), pemerintah bisa mengambil opsi tes antigen yang relatif lebih akurat dan cepat.
Baca juga : Satu Tahun, Pemerintah Fokus Tangani Covid-19
Dia mengingatkan, upaya tes Covid19 di daerah Pilkada ini sangat diperlukan dan mendesak. Pasalnya, setiap tahapan Pilkada, pasti akan menghimpun banyak orang, sehingga terjadi kerumunan dan berpotensi menjadi wadah penularan. “Menghimpun orang, walau pun itu (menerapkan) protokol kesehatan, tetapi akan ada risiko. Sulit dijaga kalau sudah berkerumun,” ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.