Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Pada 17 April nanti, masyarakat Indonesia bakal dihadapkan pada 5 surat suara. Isinya, daftar capres-cawapres, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Banyaknya calon yang harus dipilih, bisa saja bikin pusing. Terlebih jika para calon tidak jelas identitas, riwayat hidup, hingga rekam jejaknya.
Kondisi ini membuat sejumlah organisasi masyarakat sipil berupaya menyajikan profil para caleg yang menjadi peserta Pemilu 2019 kepada publik. Caranya, dengan membuat website hingga aplikasi android.
Namun kendalanya, informasi seputar profil caleg juga susah didapat. Bahkan KPU sendiri tidak bisa serta merta mengumumkan profil caleg yang menolak dipublikasikan. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengatakan, pada 24 Februari lalu pihaknya meluncurkan situs rekamjejak.
net. Isinya adalah, rekam jejak para anggota DPR periode 2014-2019.
“Situs ini bisa dimanfaatkan untuk mencari tahu informasi seputar caleg petahana. Karena sebagian besar anggota DPR periode 2014-2019 kembali mencalonkan diri. Meski ada yang pindah partai maupun dapil,” katanya, di Jakarta.
ICW menekankan, publik perlu dibekali informasi yang cukup agar problem DPR pada periode sekarang tidak terulang di periode berikutnya. Apalagi sepanjang 2014-2019 sudah 47 anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi. Termasuk bekas ketua DPR Setya Novanto, dan bekas wakil ketua DPR Taufik Kurniawan.
Baca juga : Janji Politik Tukang Las
Rekamjejak.net juga menelusuri perusahaan yang dimiliki para anggota DPR. Mulai dari bergerak di bidang apa, relasi bisnis, hingga apakah pernah memenangkan proyek pemerintah. “Komitmen transparansi dibutuhkan lantaran DPR banyak merumuskan isu dan regulasi sehingga ada ancaman konflik kepentingan,” ujar Almas.
Koordinator Litbang dan Teknis Jariungu.com, Teuku Radja Sjahnan menuturkan, situsnya sudah dibuat sejak 2009. “Ini untuk melengkapi sudut pandang pemilih. Sebab, di bilik suara kita paling tidak sampai satu menit,” sebutnya.
Saat ini tampilan situs jariungu.com dibuat sederhana tapi lengkap. Hanya dengan mengetik nama kecamatan lalu klik proses, nama dan foto caleg DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota bakal muncul.
Bahkan ada juga filter jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, dan kesediaan mempublikasi riwayat hidup. Kekurangan situs ini adalah kedalaman data yang masih harus ditambah. Data yang lengkap tentunya bakal menjadi pertimbangan untuk memilih.
“Kita mau milih itu harusnya kayak mau beli laptop, mau mereknya, hardisknya atau memorinya sekian harus jelas. Kalau milih laptop aja sangat selektif, kenapa milih wakil rakyat tidak,” imbuh Radja.
Baca juga : Tumpas Teroris Papua, TNI-Polri Banyak Ngeluh
Koordinator lapangan Wiki DPR, Akmal Permatasari menuturkan,jelang Pemilu 2019 ini pihaknya hanya melanjutkan kegiatan Wiki DPR yang dimulai sejak 2014, yakni memantau rapat-rapat di DPR. “Kita punya 500 relawan dan ada juga editor,” katanya.
Pihaknya juga sudah menampilkan profil anggota DPR berdasarkan dapil dan komisi, berikut perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang. Semuanya disajikan di WikiDPR.org. Salah satu temuan lembaga ini adalah masalah kehadiran anggota DPR dalam rapat.
“Kehadiran anggota DPR dalam rapat-rapat baik paripurna dan komisi sangat rendah, kalau versi Setjen dibawah 50 persen, tapi real-nya kurang dari 25 persen karena kita hitung sendiri, bahkan ada anggota DPR yang belum pernah datang rapat komisi,” ungkapnya.
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Mahardhika mengatakan, pihaknya telah meluncurkan situs PintarMemilih.id pada 19 Februari lalu. Selain data caleg, situs ini berisikan jadwal dan tahapan pemilu.
“Pemilu 2019 ini paling kompleks, ada 5 surat suara sekaligus dengan jumlah pemilih 162 juta orang dan jumlah kandidat 130 ribu,” katanya. Di situs ini juga ada kanal pelaporan ujaran kebencian dan disinformasi atau hoaks dengan kerjasama dengan Bawaslu.
Baca juga : Hati-hati Pak Maruf, Elektabilitas Bisa Jeblok
Kendala yang dialami situs PintarMemilih.id adalah susahnya mendapatkan data seputar caleg. Bahkan 26 persen caleg yang ada tidak mau membuka data dirinya. “Untuk itu kita mendorong partai agar mempublikasikan data para calegnya demi kepentingan pemilih,” tambahnya.
Sementara itu Program manager Yayasan SatuDunia, Anwari Natari mengatakan, pihaknya mengembang situs IklanCapres.id sejak 2018 lalu. “Kita memantau akun-akun medsos yang merepresentasikan kedua kubu, termasuk juga akun Jokowi dan Sandiaga Uno,” terangnya.
Hasilnya, konten kampanye kedua kubu sangat tidak berimbang dengan banyak isu yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Isu yang jarang diangkat antara lain, korupsi, perempuan, disabilitas, dan lingkungan hidup. “Dalam kampanye capres, seolah-olah urusan rakyat cuma sembako, sementara isu lain dianaktirikan,” ucapnya.
Bahkan isu yang sangat sensitif, seperti keberagaman dan SARA, justru digembar-gemborkan. Padahal kedua kubu capres-cawapres diharapkan bisa menetralisir isu tersebut hingga tingkat akar rumput. Salah satu temuan Iklan Capres.id adalah caleg di daerah yang lebih memilih mengkampanyekan diri sendiri ketimbang capres-cawapres.
“Di daerah banyak caleg berupaya menyelamatkan diri sendiri ketimbang capres-cawapres yang didukungnya, dimana konten lokal menjadi lebih diangkat oleh timses lokal,” katanya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
