Muhammad Rifqinizamy Karsayuda: Masalah Ini Warning Untuk Kita Semua

 Sebelumnya 
Saat ini, data kependudukan kita sudah sangat kompleks. Bukan hanya berisi tentang nama dan nomor induk kependudukan, tapi juga banyak hal yang bersifat privat. Bahkan, ada kaitannya dengan data yang terkait kepentingan ekonomi warga negara kita.

Apa saran Anda?

Dugaan kebocoran ini, harus men­jadi warning bagi kita bersama untuk segera melakukan perbaikan infrastruktur data kependudukan. Apalagi, dugaan kebocoran ini, juga bisa menggerus kedaulatan kita seb­agai sebuah bangsa.

Karena, data yang bocor ini, bisa digunakan untuk kepentingan-ke­pentingan yang tentu tidak kita inginkan.

Kemungkinan bocor dan dijual­nya data Warga Negara Indonesia, semakin menunjukkan bahwa kita memerlukan satu sistem data yang kuat, akurat. Namun, langkah ini membutuhkan dukungan semua pihak di negara ini.

Baca juga : Pratama Persadha: Ini Ancaman Serius Bagi Masyarakat Dan Negara

Apa yang bisa dilakukan Komisi II DPR untuk mencegah terulang­nya kebocoran data?

Kami melalui kewenangan konstitusional anggaran, akan kembali berjuang agar politik anggaran kita berpihak untuk melakukan proteksi terhadap data kependudukan ini. Selama ini ingin saya katakan, politik anggaran kita belum mem­berikan perhatian yang baik terkait hal ini.

Apa hal lain yang bisa dilakukan Komisi II DPR?

Kita perlu segera merevisi undang-undang tentang kependudukan, yang di dalamnya juga mengatur tentang single entry data system. Termasuk, kementerian atau lembaga mana yang paling bertanggung jawab untuk mengurusi hal ini.

Pembahasannya sudah sejauh mana?

Baca juga : Kamhar Lakumani: Mas Anies Sudah Kantongi Satu Nama

Dalam waktu yang tersisa, Komisi II DPR berharap, undang-undang ini bisa kami rampungkan sebagai legacy DPR periode ini. Juga, sebagai upaya untuk bisa menghadapi kondisi global.

Intervensi teknologi informasi itu, memerlukan kemapanan kita dalam data kependudukan nasional.

Selama ini, apa kendalanya?

Komisi II DPR, sejak awal ingin memberikan dukungan itu kepada Kemendagri. Tapi, politik anggaran kita sampai saat ini masih sangat terbatas untuk hal tersebut.

Sebagai penutup, apa yang ingin Anda sampaikan?

Baca juga : Jangan Anggap Enteng, Varian Omicron Tularkan Banyak Orang Dan Mematikan

Komisi II DPR, sejak awal menginginkan ada single entry data dalam sistem kependudukan kita. Kita tidak perlu lagi memiliki beragam macam data diri.

Sebagai contoh, jika kita memi­liki satu nomor induk kependudu­kan, maka nomor itulah yang kita gunakan untuk paspor, rekening, seluruh kegiatan kependudukan kita. Tanpa mengharusk an kita un­tuk memasukkan berbagai macam data lain. NNM

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 23 Juli 2023 dengan judul "Jangan Anggap Enteng Dugaan Bocornya 337 Juta Data Penduduk, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda: Masalah Ini Warning Untuk Kita Semua"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.